Ikolom.Jakarta – Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum menunjukkan hasil signifikan.
Aparat berhasil mengembalikan sekitar Rp1,7 triliun ke kas negara, berasal dari hasil rampasan tindak pidana korupsi, lelang aset sitaan, serta pemulihan kawasan hutan.
Data tersebut tercantum dalam laporan riset bertajuk “Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang dipublikasikan NEXT Indonesia Research & Publications di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Menurut laporan itu, kinerja lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan peningkatan.
Sepanjang tahun pertama pemerintahan, 43 kasus korupsi berhasil diusut tuntas. Total potensi kerugian negara yang berhasil ditekan mencapai Rp320,4 triliun.
Salah satu perkara terbesar yang ditangani adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di lingkungan PT Pertamina (Persero), dengan nilai kerugian mencapai Rp285 triliun. Dilansir dari laman berita pintasan.co
Kasus yang terjadi dalam kurun 2018–2023 itu menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya memperkuat agenda pemberantasan korupsi.
Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan membersihkan praktik korupsi di semua lini.
Saat berbicara dalam Forbes Global CEO Conference 2025 bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di Jakarta, Prabowo menyebut korupsi sebagai “penyakit mematikan bangsa”.
“Korupsi itu seperti kanker stadium empat — sulit disembuhkan dan bisa menghancurkan negara, bangsa, bahkan rezim. Karena itu, saya berkomitmen penuh untuk memberantasnya,” tegas Prabowo.
Selain di bidang hukum, laporan NEXT Indonesia juga mencatat sejumlah inisiatif ekonomi yang dijalankan pemerintah selama satu tahun terakhir.
Di antaranya adalah penghapusan piutang macet UMKM di bank-bank Himbara, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Pemerintah juga menggulirkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins sebagai bagian dari RPJM 2025–2029.
Program-program tersebut dirancang agar hasil kebijakan segera dirasakan masyarakat luas.
Beberapa di antaranya mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan pencetakan lahan sawah baru.
Langkah-langkah cepat itu menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkeadilan, sesuai visi pemerintahan Prabowo–Gibran.
Capaian penegakan hukum pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pengembalian aset negara senilai Rp1,7 triliun dan penanganan 43 kasus korupsi menjadi indikator komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi penegakan hukum tanpa tebang pilih dan memperkuat sinergi antar-lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.
Dari sisi ekonomi, inisiatif seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) memperlihatkan strategi pemerintahan yang berorientasi pada hasil nyata.
Program-program tersebut bukan hanya respons terhadap kebutuhan jangka pendek masyarakat, tetapi juga langkah awal membangun fondasi ekonomi inklusif.
Ke depan, efektivitas program ini akan sangat bergantung pada pengawasan, integritas pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata di seluruh daerah.