IKOLOM.NEWS, LUWU TIMUR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Kepala Bidang Sosial Politik dan Demokrasi, Adriansyah Putra, S.Sos., mendesak Polres Luwu Timur mengusut tuntas kasus dugaan penembakan yang terjadi terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Luwu Timur.
Menurut Adriansyah, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum. Ia menilai setiap dugaan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat harus diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini, mengungkap pelaku beserta motifnya, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada publik. Penegakan hukum yang objektif dan akuntabel penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.” tuturnya.
Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Menurutnya, Luwu Timur harus menjadi daerah yang memberikan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat sipil tanpa terkecuali.
Adriansyah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum secara kritis dan damai dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan. Luwu Timur harus menjadi ruang yang aman bagi masyarakat sipil, dan setiap dugaan tindak kekerasan harus diusut secara tuntas demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.” ajak Adriansyah.
Selain itu, Adriansyah meminta Kasat Reskrim Polres Luwu Timur menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ia menegaskan, HMI Cabang Gowa Raya akan terus mengawal penanganan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan proses hukum.
“Ketika Memang belum ada titik terang Kami dari HMI Cabang Gowa Raya akan terus mengawal proses penanganan kasus ini agar berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas terhadap pelaku tindak kekerasan.” tungkasnya.