Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Foto : BPMI Setpres/Muchlis Jr
PALU, IKOLOM.NEWS – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan pemerintah mengenai bahaya oligarki ekonomi yang dapat mengancam persatuan dan keadilan sosial di Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan Haedar di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam sambutannya, Haedar menyoroti ketimpangan distribusi kekayaan nasional yang dinilai masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, penguasaan sumber daya ekonomi oleh kelompok kecil masyarakat berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Ia menilai persatuan bangsa tidak cukup hanya dibangun melalui semangat kebangsaan, gotong royong, dan keberagaman. Keadilan ekonomi juga harus menjadi fondasi utama kehidupan bernegara.
Haedar mengingatkan bahwa apabila ketimpangan ekonomi terus dibiarkan, kebersamaan dan persatuan masyarakat dapat mengalami keretakan.
Selain oligarki ekonomi, Haedar juga menyoroti potensi oligarki politik. Menurutnya, kekuasaan politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan agar tidak ada kelompok yang berambisi menguasai politik nasional demi kepentingan pribadi maupun golongan.
Muhammadiyah Apresiasi Penguatan Pengelolaan SDA
Di tengah kritik terhadap ketimpangan ekonomi, Haedar turut mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Ia menilai penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis perlu diperkuat agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Haedar juga menekankan pentingnya penerapan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.
Muhammadiyah berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan ekonomi yang berkeadilan, memperluas kesempatan masyarakat, serta menjaga persatuan nasional.
Persoalan kesenjangan ekonomi, menurut Haedar, harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan Indonesia dapat dirasakan secara lebih merata.
