IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Program Makan Siang Gratis atau Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program di pemerintahan Presiden RI-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Dapat dilihat di laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (@pco.ri), program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.
Menurut situs Indonesiabaik oleh Kominfo dan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, ada empat target utama penerima program Makan Bergizi Gratis. Berikut empat sasaran utama Makan Bergizi Gratis:
– Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta)
Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
– Balita atau anak usia di bawah lima tahun
– Ibu hamil
– Ibu menyusui.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sasaran Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan, yaitu:
– Pada tahun 2025 sekitar 40%
– Pada tahun 2026 sekitar 80%
– Pada tahun 2029 mencapai 100%.
Program Makan Bergizi Gratis dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Apa itu Badan Gizi Nasional?
Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
Data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI):
Pada kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) dan tim transisi Prabowo-Gibran
menetapkan besaran anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada tahap pertama di tahun 2025. Besaran ini dinilai telah memperhitungkan target defisit fiskal sebesar 2.29% – 2.82%.
Makan Bergizi Gratis Untuk Pengentasan Stunting atau Perbaikan Gizi?
Bila Program MBG direncanakan untuk mengatasi stunting, masih tidak sesuai target, sasaran dan bentuk
programnya. Data CISDI menampilkan perbandingan antara program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang
saat ini diprioritaskan pemerintah melalui Perpres No. 72/2021 dengan program MBG yang didapat dari multisumber.
Dapat dilihat bahwa spesifikasi program MBG yang direncanakan saat ini belum selaras dengan program PPS dan tidak sesuai teori berbasis bukti pengentasan stunting.
MBG kemungkinan hanya akan meningkatkan kecukupan asupan makanan dan gizi serta akses pangan bergizi secara sementara. Namun, permasalahan-permasalahan lainnya, yang sudah terbukti berkontribusi lebih besar mengakibatkan stunting tidak terselesaikan.
Misalnya, kemiskinan. Ini telah terbukti meningkatkan
risiko stunting, akan lebih teratasi dengan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sejalan dengan pengalaman negara Brazil; meski terdapat program pemberian makan sekolah gratis, keberhasilan penanganan masalah gizi dan stunting justru dikarenakan kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang menggunakan pendekatan multisektoral untuk meningkatkan akses kepada edukasi, kesehatan, nutrisi dan sanitasi (Kathuria, Arur & Kariko, 2019).
Vietnam pun tidak serta merta menyelesaikan masalah gizi sebagai isu
kesehatan sendiri, melainkan mengintegrasikannya ke dalam pengembangan sosial-ekonominya (Kathuria, Arur &
Kariko, 2019).
Program MBG juga tidak menyentuh akar masalah isu kedaulatan pangan di mana akses pangan bergizi seringkali
tidak terjangkau masyarakat.
Salah satu penyebab rumah tangga tidak mampu menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak, adalah harga bahan makanan non-beras seperti daging, buah, sayur yang tidak terjangkau.
Studi menunjukkan apabila ada kenaikan harga beras, maka makanan non-beras seperti daging atau sumber protein lain dikorbankan. Padahal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, sumber protein dan kecukupan gizi non-karbohidrat lainnya sangat dibutuhkan.
Dilema Keterbatasan Fiskal
Rencana pemangkasan biaya satuan program MBG berisiko mengurangi kualitas dan kecukupan gizi makanan
yang diberikan. Biaya satuan bantuan makanan dan minuman untuk anak sekolah awalnya berkisar di Rp15-20 ribu per penyajian, yang mana hampir sama dengan biaya satuan per-makanan oleh Kemensos dan PMT oleh
Kemenkes.
Namun, demi efisiensi anggaran program MBG secara keseluruhan, per Juli 2024 biaya satuan program MBG dikabarkan akan dipotong hingga lebih dari 50% menjadi Rp7.500.
Biaya satuan untuk bantuan makanan umumnya akan berbeda-beda dan bergantung berat pada kesediaan bahan pangan, kualitas makanan dan biaya logistik/distribusi di masing-masing daerah.
Pemotongan tersebut akan berdampak pada kualitas dan kecukupan
gizi dari makanan yang disalurkan melalui program MBG (CNBC Indonesia, 2024a). Hal ini dapat mengakibatkan program MBG menjadi tidak efektif untuk mengentaskan stunting maupun memperbaiki gizi.
Keterbatasan ruang fiskal dapat dimanfaatkan oleh industri makanan-minuman untuk mendistribusikan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan/atau Ultra-Processed Food (UPF) yang tinggi kandungan gula, garam dan lemak (GGL) melalui program MBG.
Secara umum, makanan dan minuman kemasan tersebut cenderung memiliki biaya satuan lebih rendah dibandingkan makanan segar.
Beredar berita bahwa pemerintahan berikutnya telah bekerja sama melalui skema Public Private Partnership (PPP) dengan sebuah perusahaan susu dalam kemasan untuk menguji coba dan mengembangkan Program MBG (Kompas, 2024a).
Skema ini sebelumnya juga pernah digunakan oleh Tim Kuali Merah-Putih (bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran) yang bekerja sama dengan perusahaan makanan komersial dalam kemasan dalam rangka pembagian makan gratis kepada anak-anak Merauke, Boven Digul, Jayapura, dan Sorong (Media Indonesia, 2024).
Skema PPP yang mendorong distribusi MBDK, UPF dan GGL ini tentu akan mendisrupsi tujuan awal program untuk menyediakan akses pangan bergizi.