IKOLOM.NEWS, SULSEL – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) berikan perhatian terhadap maraknya penyalahgunaan hingga peredaran narkoba di (Sulsel).
Anggota Fraksi PKB, Musakkar menyebut peredaran narkoba dan penyakit sosial harus jadi perhatian pemerintah. Hal itu disampaikan Musakkar dalam rapat paripurna laporan hasil reses anggota DPRD Sulsel masa sidang 1 tahun 2024/2025 di Kota Makassar, Jumat (27/12/2024).
Maraknya narkoba disebut Musakkar adalah aspirasi masyarakat di dapil.
“Selama masa reses sejak 30 November-7 Desember 2024, anggota DPRD Sulsel Fraksi PKB menyerap banyak aspirasi masyarakat berupa masukan kepada pihak stakeholder,” kata Musakkar mengawali pemaparannya.
Musakkar menyebut, anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel mendengar aspirasi masyarakat terkait beragam hal. Pertama soal pembangunan infrastruktur, pertanian, lingkungan dan sanitasi, pendidikan kesejahteraan sosial.
Aspirasi lainnya adalah kepemudaan dan pariwisata hingga akses jaminan sosial berupa KIS, sistem zonasi sekolah dan, keterlambatan perekrutan CPNS atau PPPK. Aspirasi tersebut dirangkum dalam beberapa poin.
Sementara soal peredaran narkoba, Fraksi PKB Sulsel menyertakan aspirasi tersebut dalam “poin F” bersama persoalan Gas LPG 3 Kg.
“Poin E, gas bersubsidi, F pengadaan PPPK dan CPNS serta peredaran narkoba dan penyakit sosial lainnya,” tutur Musakkar.
Musakkar menjelaskan aspirasi terkait peredaran narkoba merupakan hasil reses anggota Fraksi PKB. Ia tak bisa menjelaskan dari daerah apa aspirasi itu disampaikan.
“Coba konfirmasi ke ketua fraksi. Saya cuma menyampaikan,” kata Musakkar dalam pesan WhatsApp kepada Majesty, Sabtu (28/12/2024).
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel Zulfikar Limolang menjelaskan, persoalan peredaran narkoba dan “penyakit sosial” adalah rangkuman dari hasil reses 8 anggota Fraksi PKB.
“Mungkin itu poin dari anggota yang lain, karena kemarin itu rangkuman dari pelaksanaan reses di beberapa dapil,” kata Zulfikar. Ia juga tidak menyebut dari dapil mana aspirasi itu disampaikan.