IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung secara serentak pada Senin (17/2/2025).
Aksi yang mengusung tema ‘Indonesia Gelap’ ini bertujuan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu isu yang disorot adalah kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghargai hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya. Namun, ia mengingatkan agar informasi yang disampaikan dalam demonstrasi tetap sesuai dengan fakta yang ada dan tidak menyimpang dari realitas kebijakan pemerintah.
“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025), dikutip Tribun-Sulbar.com.
Baca Juga: BEM SI Bakal Gelar Aksi Besar ‘Indonesia Gelap’ di Depan Istana Negara, Bertepatan di Hari Pelantikan Kepala Daerah
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis dalam menyambut masa depan dan mendukung upaya pemerintahan yang baru berjalan selama 100 hari di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik bagi rakyat.
“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” tambahnya.
Selain itu, Prasetyo mengimbau mahasiswa agar lebih teliti dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan terhadap kementerian dan lembaga tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pimpinan DPR RI juga telah menjelaskan rincian kebijakan ini dalam rapat pada 14 Februari 2025.
Prasetyo memastikan bahwa program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tetap berjalan seperti biasa dan tidak terkena dampak pemangkasan anggaran.
“Bahwa tidak betul itu (berdampak ke sektor pendidikan), tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, karena hal tersebut merupakan bagian dari evaluasi bagi kinerja pemerintah.
Sebelumnya, aksi ‘Indonesia Gelap’ diikuti oleh ribuan mahasiswa di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Di Jakarta, aksi ini dipusatkan di kawasan Patung Kuda, di mana mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia,” ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya.