IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, langsung bergerak cepat di hari pertamanya bertugas setelah mengikuti retreat di Magelang. Salah satu fokus utamanya adalah melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
BACA JUGA: Pemerintah Resmi Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik Selama Angkutan Lebaran 2025
Langkah awal yang akan dilakukan oleh Munafri adalah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta izin terkait proses mutasi jabatan. Ia menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan segera namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Mutasi jabatan ini harus cepat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku kita harus tetap bersurat,” ujar Munafri dalam wawancara usai Rapat Paripurna di Sekretariat DPRD Kota Makassar, Jl. AP Pettarani, Senin (3/3/2025).
OPD Prioritas dalam Mutasi
Munafri menekankan bahwa mutasi dan rotasi jabatan akan diprioritaskan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan pejabat. Terutama OPD yang akan menjalankan program-program unggulan Munafri-Aliyah, seperti Dinas Pendidikan untuk program gratis seragam sekolah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk program iuran sampah gratis.
“Saat ini ada beberapa program prioritas kita, di mana program ini memiliki cantolan-cantolan di dinas-dinas yang harus dikawal dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, program strategis tersebut harus dikawal agar dapat dieksekusi dengan maksimal. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya menempatkan sosok yang bisa bekerja sama dengan baik di posisi strategis.
“Ya, dikawal dengan baik. Contohnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, ini kalau begini kondisinya harus kita beri orang yang bisa bekerja sama, supaya program ini bisa berjalan dengan kuat,” tegasnya.
Mutasi Berjalan Sesuai Mekanisme
Munafri juga memastikan bahwa proses mutasi dan rotasi jabatan ini akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia menekankan bahwa posisi-posisi vital akan diisi berdasarkan asesmen, bukan karena kedekatan personal.
“Prosesnya akan berjalan sesuai aturan, dan saya sangat berharap posisi-posisi yang vital di Kota Makassar ini bukan ditentukan karena kedekatan kita, tapi melalui proses mekanisme seperti asesmen dan sebagainya,” tuturnya.
Diketahui, saat ini terdapat tujuh jabatan eselon II yang kosong di Pemerintah Kota Makassar, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Kepala Dinas Pendidikan.
Dengan percepatan mutasi dan rotasi pejabat ini, diharapkan roda pemerintahan di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan program-program unggulan dapat direalisasikan dengan maksimal.