IKOLOM.NEWS, SULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memastikan akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen. Langkah efisiensi anggaran ini diambil demi memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi yang mendesak.
BACA JUGA: Erick Thohir Menyambut Senang Skuad Sementara Timnas Indonesia Pilihan Patrick Kluivert
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman. Ia menyebutkan bahwa pemangkasan TPP merupakan upaya menyesuaikan anggaran yang terbatas, sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Iya, ada penyesuaian karena anggaran saat ini terbatas. Kita dikasih pilihan, (TPP) dihentikan seluruhnya atau ada walaupun kecil,” kata Jufri Rahman, Kamis (6/3/2025).
Jufri menjelaskan, dana transfer pusat ke Sulsel tahun 2025 mengalami pemangkasan cukup signifikan, yaitu sekitar Rp212 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp2,9 triliun dipotong Rp25 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik berkurang Rp87,1 miliar dari total Rp142,1 miliar yang sebelumnya dialokasikan.
“Ini alternatif yang sangat moderat. Saat ini yang mendesak (adalah perbaikan) jalan, infrastruktur, dan pengairan. Maka disortirlah anggaran itu untuk membiayai kemantapan jalan dan perbaikan pengairan untuk ketahanan pangan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa perbaikan jalan provinsi harus menjadi prioritas. Ia mengungkapkan, saat ini kondisi kemantapan jalan provinsi terus menurun.
“Turun kemantapan jalan dari 75 persen jadi 71 persen. Pantasan kalau saya di jalan selalu ditanya, ‘Pak, jalan (rusak)?’ Perasaan dulu masih agak mendingan sedikit,” ujar Sudirman.
Berdasarkan data, total panjang ruas jalan provinsi di Sulsel mencapai 2.014,23 km. Dari jumlah tersebut, jalan dalam kondisi baik sepanjang 948,7 km, kondisi sedang 569,5 km, rusak ringan 176,6 km, dan rusak berat 319,3 km.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 500 km jalan provinsi yang mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki.
“Ini yang harus segera kita atasi. Kita prioritaskan dulu infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tambah Sudirman.
Pemprov berharap langkah efisiensi ini dapat mempercepat pemulihan infrastruktur penting demi menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.