IKOLOM.NEWS, INTERNASIONAL – Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan militer untuk menguasai lebih banyak wilayah di Jalur Gaza dan mengancam akan mendudukinya secara permanen jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang masih tersisa.
BACA JUGA: Inovatif, JSDI Dorong Talenta Digital di Tengah Efisiensi Anggaran Pemerintah
Melansir Liputan6.com, Katz menegaskan bahwa militer Israel akan meningkatkan intensitas operasi darat di Gaza hingga semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dikembalikan.
Saat ini, diperkirakan 24 dari 59 sandera yang masih ditahan di Gaza masih hidup, tetapi negosiasi untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata tidak mengalami kemajuan.
Gencatan Senjata Gagal, Serangan Israel Kembali Intensif
Gencatan senjata yang rapuh sejak Januari berakhir minggu ini, ketika Israel kembali melakukan serangan udara dan darat di Gaza, menewaskan ratusan warga Palestina.
Perwakilan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), Sam Rose, menyatakan bahwa situasi di Jalur Gaza kini “sangat memprihatinkan”, dengan “tragedi memilukan terjadi di seluruh wilayah”.
Israel dan AS menuding Hamas menolak proposal perpanjangan gencatan senjata, tetapi Hamas membantahnya, dengan menyatakan bahwa mereka “terlibat dalam negosiasi dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan”.
Namun, dalam pernyataannya pada Jumat, Katz menegaskan bahwa semakin lama Hamas menolak kesepakatan, semakin luas wilayah Gaza yang akan jatuh ke tangan Israel.
“Kami akan mengintensifkan pertempuran dengan serangan udara, laut, dan darat serta memperluas manuver darat sampai sandera dibebaskan dan Hamas dikalahkan,” ujar Katz.
Rencana Relokasi Warga Palestina Menuai Kecaman
Katz juga mengungkapkan niat Israel untuk menerapkan rencana “transfer sukarela” yang sebelumnya diusulkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, yakni memindahkan dua juta warga Palestina dari Jalur Gaza.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa AS sebaiknya mengambil alih dan membangun kembali Gaza, sekaligus memindahkan penduduk Palestina secara permanen.
Namun, Otoritas Palestina dan Hamas menolak keras gagasan tersebut, menegaskan bahwa “Jalur Gaza bukan untuk dijual.”
Sementara itu, PBB memperingatkan bahwa pemindahan paksa warga sipil dari wilayah pendudukan melanggar hukum internasional dan bisa dianggap sebagai “pembersihan etnis.”
Ketegangan yang terus meningkat ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, sementara komunitas internasional terus mendesak gencatan senjata baru untuk menghentikan pertumpahan darah.