IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR) kembali menyoroti kebijakan perdagangan pangan Indonesia, khususnya terkait peran tunggal Perum Bulog dalam impor sejumlah komoditas strategis.
Temuan ini disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis pada Senin (21/4/2025).
Dalam laporan tersebut, USTR menilai bahwa kebijakan Indonesia yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Bulog untuk mengimpor komoditas seperti pakan jagung, beras, dan kedelai dinilai membatasi akses pelaku usaha swasta dan menghambat efisiensi serta daya saing industri.
“Peran tunggal Bulog dalam impor pakan jagung, beras, dan kedelai untuk cadangan pangan menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akses pasar yang setara bagi pelaku usaha lainnya,” tulis laporan tersebut.
BACA JUGA:
KPK Ungkap Keterkaitan La Nyalla Mattalitti dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
Indonesia diketahui menetapkan Bulog sebagai satu-satunya importir pakan jagung, yang kemudian disalurkan kepada peternak unggas skala kecil. Sementara itu, perusahaan pakan besar diwajibkan menggunakan jagung lokal, yang menurut pelaku industri kerap tidak mencukupi kebutuhan.
“Pelaku usaha menyatakan bahwa ketersediaan jagung lokal sering kali tidak mencukupi, sehingga membatasi kapasitas produksi mereka,” bunyi laporan itu.
Selain jagung, Bulog juga mendapat kewenangan eksklusif untuk mengimpor beras dengan kadar patah 15-25 persen. Sektor swasta hanya diizinkan mengimpor beras 100 persen patah untuk industri atau beras khusus dengan proses perizinan ketat.
Kebijakan ini, menurut USTR, menyulitkan sektor swasta dalam merespons permintaan pasar dan kebutuhan konsumen.
USTR juga mengkritik penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah yang menunjuk Bulog sebagai penanggung jawab utama impor pangan untuk cadangan nasional.
Di bawah regulasi ini, Bulog juga memiliki otoritas untuk mengimpor kedelai dan beras sebagai bentuk intervensi harga dan pasokan.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Misalnya, pada 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog mengimpor 750 ribu ton pakan jagung, dengan realisasi mencapai 252 ribu ton hingga Agustus.
Koordinasi neraca komoditas kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan berdasarkan Perpres Nomor 147 Tahun 2024, menggantikan peran sebelumnya dari Kemenko Perekonomian.
Namun, dalam penilaiannya, USTR menegaskan bahwa peran eksklusif Bulog dapat menghambat sistem perdagangan yang terbuka dan inklusif.
“Pemerintah AS akan terus mendorong Indonesia untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif, khususnya dalam pengadaan dan distribusi pangan,” tutup laporan tersebut.