IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing pekerja di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato peringatan Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Untuk merealisasikan hal ini, Prabowo akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bertugas merumuskan langkah-langkah penghapusan outsourcing. Dewan ini nantinya dapat diisi oleh para pemimpin serikat pekerja dari seluruh Indonesia.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.
BACA JUGA:
Indonesia Tegaskan Dukungan Kuat bagi Palestina di Mahkamah Internasional
Meski demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kepentingan investor. Ia menekankan bahwa investasi tetap dibutuhkan demi tersedianya lapangan kerja.
“Kalau mereka (investor) tidak berinvestasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi buruh, Presiden juga menyetujui usulan pertemuan antara perwakilan pekerja dan pengusaha yang akan difasilitasi di Istana Bogor. Prabowo berencana mengundang 150 pemimpin buruh dan 150 pemimpin perusahaan dalam forum tersebut.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,’” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp500 triliun untuk membantu rakyat miskin melalui berbagai program subsidi dan bantuan langsung.
Namun, ia menyoroti pentingnya ketepatan sasaran bantuan tersebut. “Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi. Ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak,” tandasnya.