Wali Kota Makassar Imbau Warga Kurang Mampu Tunda Punya Anak: “Jangan Selalu Bikin Anak, Ada Program KB”

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, mengimbau warga kurang mampu untuk menunda memiliki anak apabila kondisi ekonomi keluarga belum stabil.

Hal ini disampaikan saat ia mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam kunjungan ke rumah salah satu penerima beasiswa Sekolah Rakyat di Jalan Pampang 4, Kecamatan Panakkukang, Kamis (8/5/2025).

“Saya sampaikan ki, kalau bapak-bapaknya, ibu-ibunya pekerjaannya masih semrawutan, belum mampu mencukupi kehidupan keluarganya selama satu bulan, tolong jangan selalu bikin anak. Ada program KB,” ujar Appi di hadapan warga.

BACA JUGA:


Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Makassar, Targetkan Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem


Menurut Appi, program keluarga berencana (KB) penting untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mencontohkan, penghasilan Rp 1 juta per bulan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan lima orang anak.

“Supaya kualitas keluarga ini bisa meningkat. Coba bayangkan, maaf ini, kalau penghasilannya cuma 1 juta sebulan lalu anaknya lima, bagaimana mau terpenuhi gizinya, pakaiannya, makanannya?” tambahnya.

Meski begitu, Appi menegaskan bahwa pemerintah tetap hadir membantu masyarakat miskin, termasuk mereka yang telah memiliki banyak anak. Ia menyebutkan bahwa kesejahteraan warga adalah tanggung jawab negara.

“Pemerintah tentu tidak akan membiarkan keadaan seperti ini terus. Kami akan turun langsung membantu dan memberdayakan masyarakat di seluruh sudut Kota Makassar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk di Makassar sebagai salah satu lokasi awal pelaksanaan.

“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi warga Makassar. Harapannya, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dapat menampung 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA,” jelas Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa seluruh peserta akan diseleksi berdasarkan data desil satu, yakni kelompok masyarakat miskin ekstrem, dan akan menerima beasiswa penuh.

Dengan sinergi antara program KB dan pendidikan inklusif melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap bisa membangun keluarga dan generasi yang lebih sehat dan sejahtera di masa depan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *