IKOLOM.NEWS, NASIONAL — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi prinsip utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Evaluasi terhadap kinerja kementerian/lembaga tahun ini akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal ke depan.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa (20/5/2025).
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya. Jadi, kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, dikutip detikcom.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Siapkan Skema PJLP untuk Selamatkan 3.000 Honorer yang Tak Terdata
Ia menegaskan bahwa efisiensi akan tetap dilakukan.
“Kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi),” imbuh Sri Mulyani.
Menurutnya, efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka APBN 2026, belanja negara direncanakan berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik, dan penguatan kemandirian daerah,” jelasnya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa strategi pembangunan jangka menengah akan difokuskan pada delapan prioritas utama yang selaras dengan visi presiden terpilih. Delapan strategi tersebut mencakup:
1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Program pendidikan
5. Program kesehatan
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
7. Pertahanan semesta
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global
“Strateginya mengacu pada Asta Cita, delapan prioritas Bapak Presiden baru, dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” tutupnya.