Ikolom.News – Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya harga pangan, termasuk beras, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai subsidi.
Menurutnya, dukungan yang diberikan meliputi subsidi pupuk, alat dan pestisida pertanian, irigasi, pembangunan waduk, hingga bantuan beras langsung kepada masyarakat.
“Sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap keheranannya atas kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Indonesia.
Padahal, negeri ini adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat,” tegasnya.
Dilansir dari laman berita Pintasan.Co, Prabowo menyebut kelangkaan tersebut merupakan hasil manipulasi para pengusaha yang hanya mengejar keuntungan besar di atas penderitaan rakyat, fenomena yang ia istilahkan sebagai serakahnomics.
Menurutnya, kondisi-kondisi ini bisa terjadi karena adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional. Ia menilai amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur perekonomian berlandaskan asas kekeluargaan, telah diabaikan.
“Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini,” ujarnya.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut mencerminkan keprihatinan pemerintah terhadap ketidakseimbangan antara subsidi yang besar di sektor pangan dan harga bahan pokok yang tetap tinggi di pasaran. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan tata kelola pangan nasional.
Prabowo juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap praktik manipulatif oleh oknum pengusaha yang merugikan masyarakat. Menurutnya, penguatan regulasi dan pengawasan perlu dilakukan agar kebijakan subsidi benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan reformasi dalam rantai distribusi pangan serta penegakan ekonomi berkeadilan, sesuai dengan cita-cita konstitusi.