Ikolom.Bone – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone terkait penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di gedung DPRD Bone Jl. Kompleks Stadion Lapatau Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone pada Senin, 18 Agustus 2025, menyisakan catatan penting di tengah dominasi persetujuan dari fraksi-fraksi. Dari 28 legislator yang hadir, hanya satu anggota DPRD yang menyuarakan penolakan secara pribadi yaitu Andi Adil Fadli Lura dari Fraksi PKB.
Penolakan Andi Fadli bukan tanpa alasan. Dalam interupsinya, ia menyoroti kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk dalam target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai kebijakan ini belum saatnya diberlakukan, terutama karena kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.
“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat,” tegas Andi Fadli.
“Banyak riak-riak muncul, sampai ke tingkat kecamatan. Bahkan banyak pemuda ikut memprotes.”
Ia juga menekankan bahwa penolakan tersebut adalah sikap pribadi, terlepas dari posisi resmi partainya yang menyetujui RPJMD. Baginya, transparansi atas dampak kebijakan terhadap masyarakat harus lebih diutamakan.
“Saya tidak mau ikut mengambil keputusan dalam paripurna ini meskipun partai saya menyetujui,” katanya.
“Belum waktunya dinaikkan. Minimal masyarakat mengetahui apa dampaknya, baik positif maupun negatif.”
Andi Fadli juga mengingatkan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri agar kebijakan kenaikan PBB-P2 ditinjau ulang dan disosialisasikan secara bertahap.
“Seharusnya pemerintah daerah sadar, kebijakan ini butuh sosialisasi dulu. Kalau tahun depan memang mendesak, baru dibahas ulang.”
Pernyataan ini mempertegas posisinya sebagai satu-satunya legislator yang menyuarakan aspirasi masyarakat yang tengah bergolak.
Di luar gedung dewan, aksi protes masyarakat yang dipelopori oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu terus berkembang. Logistik untuk para peserta aksi terus berdatangan, menandakan meluasnya dukungan dari warga. Suara-suara warga, seperti Irwan dari Kelurahan Watampone dan Nurhayati, seorang ibu rumah tangga, menegaskan beban ekonomi yang mereka rasakan akibat rencana kenaikan PBB-P2.
Aksi ini bukan hanya dipelopori mahasiswa, melainkan telah menjelma menjadi gerakan bersama lintas kalangan. Simbol-simbol solidaritas pun tampak di posko aksi, dari bendera organisasi hingga atribut kreatif seperti karakter anime One Piece menunjukkan semangat kolektif yang kuat dan beragam.
Polemik ini kini menjadi titik krusial yang menunjukkan ketegangan antara perencanaan pembangunan daerah dan realitas sosial masyarakat. Suara satu legislator yang berbeda dalam forum resmi justru menjadi representasi dari suara banyak warga yang merasa tidak terwakili.
Pernyataan Andi Fadli dalam rapat paripurna bukan sekadar interupsi politik, tapi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat. Saat suara rakyat menggema di jalanan, satu suara berbeda di ruang dewan justru menjadi gema yang paling mencolok dalam polemik kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone.