Ikolom.Bone – Demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Selasa (19/8/2025), berakhir ricuh. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata setelah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu mencoba merangsek masuk ke Kantor Bupati Bone.
Ratusan massa sudah berkumpul sejak siang di Lapangan Merdeka Bone sebelum bergerak menuju Kantor Bupati. Dengan spanduk, poster, dan orasi lantang, mereka menuntut pemerintah daerah membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai mencekik rakyat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Ketegangan pecah ketika dialog antara perwakilan massa dengan pejabat pemda berakhir buntu. Massa menilai perwakilan pemerintah tidak memberi jawaban yang jelas dan justru meninggalkan forum.
“Kami datang dengan itikad baik, tapi malah ditinggalkan. Ini penghinaan terhadap rakyat Bone yang menuntut keadilan,” teriak salah satu orator aksi di depan gedung Kantor Bupati Bone
Massa lainnya juga menegaskan bahwa kebijakan PBB-P2 sama sekali tidak berpihak pada masyarakat kecil.
“Kenaikan ini hanya akan menambah beban. Pemerintah seharusnya mencari solusi, bukan menambah penderitaan rakyat,” ucap seorang peserta aksi.
Rasa kecewa berubah menjadi amarah imbas Bupati dan Wakil Bupati tak kunjung menemui massa aksi. Massa yang tak puas mencoba menerobos masuk Kantor Bupati Bone.
Aparat yang berjaga langsung menghalau dengan aksi dorong. Situasi kian tak terkendali hingga akhirnya polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan.
Massa pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka ringan akibat terkena lemparan batu saat chaos dengan aparat dan sesak napas saat berusaha menghindari kepulan gas air mata.
Hingga malam hari, aparat masih melakukan penjagaan ketat dan menutup akses menuju kantor bupati untuk mencegah massa kembali berkumpul.
Saat berita ini diturunkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone belum memberikan keterangan resmi. Namun, aksi lanjutan diperkirakan bakal kembali digelar jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan rakyat.
Editor: Muliadi