Ikolom.Bone – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone melontarkan kecaman keras terhadap sikap Bupati Bone yang dinilai abai terhadap gelombang protes rakyat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan masyarakat tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu menuntut agar pemerintah daerah membatalkan kebijakan tersebut. Namun, Bupati dan Wakil Bupati Bone tidak menampakkan diri untuk menemui massa, memicu kemarahan dan kekecewaan publik.
Koordinator Lapangan HMI Cabang Bone, Muh Aslam Asnur, menilai sikap diam Bupati mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi.
“Rakyat sudah berkali-kali menyuarakan penolakan kenaikan PBB-P2 tapi Bupati justru memilih berdiam diri di balik tembok kekuasaan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan,” tegas Aslam.
Tak hanya itu, HMI juga menyoroti tindakan aparat keamanan yang disebut bertindak represif dan mengeluarkan kata-kata provokatif terhadap para demonstran.
“Kami menemukan indikasi bahwa aparat
melakukan tindakan represif dan provokatif. Seharusnya mereka mengayomi dan melindungi rakyat, bukan justru melukai,” lanjutnya.
HMI menegaskan perjuangan menolak kebijakan ini akan terus berlanjut. Mereka menyebut bahwa tindakan aparat dan sikap bungkam kepala daerah justru semakin memperkuat solidaritas mahasiswa dan rakyat.
“Kami tegaskan, perlawanan mahasiswa dan rakyat Bone akan terus berlanjut sampai kebijakan zalim ini mendapati kejelasan hukum soal pembatalan kenaikan PBB-P2,” pungkas Aslam.
Kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone menuai kritik tajam lantaran dianggap memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi dan belum stabilnya daya beli rakyat. Banyak warga mengeluh soal lonjakan nilai pajak yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan atau fasilitas publik.
Aksi ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Bone bahwa partisipasi rakyat dalam kebijakan publik tidak bisa diabaikan. Jika suara rakyat terus dibungkam, maka potensi konflik sosial bisa semakin membesar.