Ikolom.Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025), usai memanggil sejumlah ketua umum partai politik di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Gelombang aksi besar-besaran yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 dipicu seruan “Bubarkan DPR RI” di Jakarta. Kemarahan publik muncul akibat pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR mengenai gaji dan tunjangan Rp50 juta. Situasi makin memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025.
Hingga kini, aksi protes masih berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Bondowoso, Jawa Timur.
Prabowo: Negara Hormati Aspirasi Masyarakat
Mengutip Tribunnews.com (31/82025), Dalam konferensi pers, Presiden menegaskan pemerintah memantau ketat perkembangan situasi di lapangan.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Prabowo.
Terkait insiden tewasnya pengemudi ojek online, ia meminta kepolisian mengusut tuntas dan transparan.
“Terhadap petugas yang melakukan pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan pemeriksaan. Saya minta cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka publik,” tegasnya.
Langkah Tegas Partai dan DPR
Prabowo juga menyebut sejumlah ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang membuat pernyataan kontroversial.
“Ketum parpol melaporkan telah memberi sanksi kepada anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, berlaku mulai 1 September 2025,” katanya.
Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR sepakat melakukan evaluasi sejumlah kebijakan, termasuk pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
Sidang Kabinet Mendadak
Sebelumnya, pada pagi hari, Prabowo menggelar sidang kabinet mendadak bersama sejumlah menteri. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui pertemuan itu membahas situasi politik terkini.
“Tunjangan rumah dan lainnya harus dievaluasi. Semua yang menimbulkan kecemburuan publik harus ditinjau ulang,” kata Cak Imin.
Nasdem Nonaktifkan Sahroni & Nafa Urbach
Di sisi lain, Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI mulai 1 September 2025. Keputusan itu diambil menyusul pernyataan mereka yang dianggap menyinggung perasaan rakyat.
“Hal tersebut merupakan penyimpangan dari perjuangan Partai Nasdem,” ujar Sekjen Partai Nasdem, Hermawi F. Taslim.
Hermawi menegaskan, Nasdem akan tetap berjuang berdasarkan aspirasi masyarakat.