Ikolom.TimorLeste – Parlemen Timor Leste pada Rabu (17/9/2025) sepakat menghapus pemberian tunjangan pensiun seumur hidup setelah sehari sebelumnya membatalkan pembelian mobil mewah bagi 65 anggota parlemen.
Langkah ini diambil menyusul tekanan dari mahasiswa melalui gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Senin (15/9/2025).
Ribuan mahasiswa yang turun ke jalan menilai kebijakan tersebut tidak adil, mengingat kondisi ekonomi negara dengan populasi 1,3 juta jiwa itu masih bergantung pada cadangan minyak dan gas yang kian menipis. Dikutip dari laman berita kompas.com
“Kami mulai protes ketika mereka memutuskan membeli mobil. Tapi ini meledak karena orang sudah lelah dengan semua ini. Rakyat tidak punya akses pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang baik, tapi mereka malah membuat undang-undang untuk menguntungkan diri sendiri,” ujar Cezario Cesar, mahasiswa 30 tahun yang memimpin aksi, kepada BBC.
Meski parlemen sudah mengumumkan pembatalan terhadap dua kebijakan kontroversial, ribuan mahasiswa tetap melanjutkan aksi pada hari ketiga, Rabu (17/9/2025).
Para demonstran ingin memastikan janji parlemen benar-benar dijalankan, terutama terkait isu pembelian mobil dinas yang sempat dikabarkan sudah dipesan.
“Rumor yang beredar mengatakan, mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan. Karena itulah kami tetap di sini untuk memastikan uang pajak rakyat tidak disalahgunakan,” kata Trinito Gaio (42), salah satu demonstran, kepada AFP.
Aksi yang berlangsung sejak awal pekan sempat diwarnai ketegangan. Para demonstran membakar ban, merusak gedung pemerintah, hingga melempari polisi dengan batu.
Aparat merespons dengan gas air mata, bahkan seorang mahasiswa mengaku terkena tembakan gas air mata saat berada di depan kampusnya.
“Saya marah karena mereka ingin membeli mobil mewah untuk bekerja, sementara rakyat masih menderita,” kata seorang mahasiswi yang enggan disebutkan namanya kepada BBC.
Isu mobil dinas dan pensiun seumur hidup hanya menjadi pemicu dari kemarahan publik yang lebih besar.
Diketahui, gaji anggota parlemen Timor Leste mencapai 36.000 dollar AS (sekitar Rp 592 juta) per tahun, lebih dari 10 kali lipat rata-rata pendapatan tahunan warga yang hanya sekitar 3.000 dollar AS (sekitar Rp 49 juta).
“Orang-orang sudah jenuh,” lanjut Cesar.
“Ini bukan hanya soal mobil, tapi soal ketidakadilan,” imbuhnya.
Gelombang demonstrasi mahasiswa di Timor Leste menunjukkan adanya ketegangan serius antara elit politik dan rakyat.
Keputusan parlemen yang awalnya mengesahkan pembelian mobil mewah dan pemberian pensiun seumur hidup dipandang publik sebagai simbol ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi negara yang masih rapuh.
Meski kebijakan kontroversial itu akhirnya dibatalkan, aksi protes tetap berlanjut karena ada krisis kepercayaan terhadap parlemen.
Hal ini menandakan bahwa isu yang diangkat bukan sekadar soal fasilitas mewah, melainkan akumulasi rasa ketidakadilan sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Dengan pendapatan anggota parlemen yang jauh melampaui rata-rata rakyat, kebijakan tersebut memperkuat kesan jurang sosial dan memperuncing kekecewaan publik.
Situasi ini berpotensi menjadi momentum bagi lahirnya gerakan mahasiswa yang lebih terorganisir untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.