Ikolom.Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah strategis efisiensi dan inovasi yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menyikapi dinamika transfer ke daerah (TKD).
“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/9/2025), dikutip dari Antara.
Pesan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat. Ia juga meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah daerah agar kebijakan pusat tetap berjalan efektif meski terjadi pengalihan TKD.
Menurutnya, koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) juga sudah dilakukan agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal tiap daerah, sehingga pemda tetap dapat menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang, terutama dalam pelayanan dasar.
Tito merinci empat langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah. Pertama, efisiensi anggaran, khususnya pada pos perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana prasarana kantor. Kedua, menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Ia menambahkan, pemda juga dapat mendorong sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketiga, memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat di daerah masing-masing untuk memperkuat pembangunan. Keempat, melahirkan inovasi serta terobosan kreatif sesuai potensi wilayah.
Sebagai contoh, ia menyinggung langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. “Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ucapnya.
Forum konsinyering ini digelar untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri tahun 2026 berlangsung komprehensif. Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, yang kemudian didalami Mendagri agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.