Ikolom.Makassar – Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Demokratik (KOMRAD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Selasa (30/9/2025).
Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan desakan evaluasi DLH Kota Makassar serta tuntutan penindakan terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan hidup di kota.
Jenderal Lapangan, Tajering, menyoroti kondisi lingkungan hidup di tengah kota Makassar yang dinilai terabaikan.
“Pada kesempatan ini, kami dari komrad melihat kondisi lingkungan hidup kota makassar terkesan diabaikan terkhusus di tengah perkotaan,” pungkasnya.
Menurutnya, pepohonan banyak dijadikan tempat pemasangan bendera partai maupun spanduk usaha dengan cara dipaku atau ditempel menggunakan plaster. Pot-pot tanaman di sepanjang Jl. A.P. Pettarani pun kerap difungsikan sebagai tempat pemasangan tiang bendera partai politik.
“Beberapa waktu lalu kan pot tanaman di pettarani itu di jadikan wadah pemasangan tiang bendera partai. Untuk pohon di trotoar ujung pettarani juga di pasang bendera partai dengan cara melilitkan plaster bening,” tutur Tajering.
Ia menambahkan, perlakuan serupa juga terjadi di kawasan taman kota dan jalur hijau, meski telah ada surat edaran Wali Kota Makassar yang melarangnya.
Selang beberapa waktu, perwakilan DLH Kota Makassar menemui massa aksi dan melakukan audiensi di dalam kantor. Namun, hasil pertemuan dinilai tidak memuaskan.
“Kami sempat melakukan audiens dengan kepala dinas namun hasilnya yah sangat mengecewakan. Selain kondisi forum, penyampaian dari pihak dlh cukup absurd,” ucap kesal Tajering di depan kantor DLH Makassar.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa massa aksi meminta adanya penataan kembali struktur kepemimpinan di DLH Makassar, mulai dari kepala dinas hingga kepala bidang, sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga lingkungan hidup perkotaan.
Selanjutnya, Ini bukan soal kewenangan siapa, tetapi untuk kondisi lingkungan hidup tentunya pihak dinas terkait harus bertanggung jawab.
Setelah aksi selesai, KOMRAD mendesak agar dilakukan audit internal terhadap DLH Makassar terkait perawatan ruang terbuka hijau, jalur hijau, taman kota, dan fasilitas lingkungan lainnya.