Ikolom.Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan, pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat akan berdampak pada rencana pembangunan di Ibu Kota.
Pemprov DKI akan menunda sejumlah proyek yang dinilai tidak mendesak.
“Beberapa pembangunan-pembangunan kita harus lihat, kita harus evaluasi. Mana yang utama itu yang didulukan. Yang tidak, kita harus postpone (tunda),” ucap Rano saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025). Dilansir dari laman berita kompas.com
Meski begitu, Rano menegaskan ada dua sektor pembangunan yang tidak akan tersentuh pemangkasan, yakni penyediaan air bersih dan proyek Mass Rapid Transit (MRT).
Kedua program tersebut dipandang sangat penting karena menyangkut kebutuhan warga Jakarta.
“Tinggal kita pilih prioritas mana yang harus kita prioritaskan. Air ini prioritas, kemudian MRT bagian prioritas,” ujar dia.
Pemangkasan DBH tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga berlaku di seluruh daerah.
Oleh karena itu, Pemprov DKI bersama DPRD akan membahas ulang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang sebelumnya sudah disepakati.
“Hari Senin baru mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan terjadi pemotongan,” kata Rano.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pemerintah pusat memangkas dana transfer untuk Ibu Kota dalam rencana APBD 2026 dari target Rp 26 triliun menjadi sekitar Rp 11 triliun.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada target APBD 2026 yang dipatok Rp 95 triliun.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),” kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).
Pemangkasan DBH yang signifikan dari Rp 26 triliun menjadi Rp 11 triliun berpotensi menekan fleksibilitas fiskal Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini tidak hanya memengaruhi pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga dapat berdampak pada program sosial dan pelayanan publik lain yang sebelumnya direncanakan.
Keputusan Pemprov untuk memprioritaskan air bersih dan MRT menunjukkan orientasi pada kebutuhan dasar warga serta keberlanjutan transportasi massal, namun penundaan proyek lain bisa memicu kritik, terutama jika menyangkut fasilitas publik yang juga mendesak.
Selain itu, pembahasan ulang RAPBD 2026 bersama DPRD menjadi kunci agar terjadi penyesuaian yang realistis antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan fiskal.
Transparansi dalam menentukan prioritas diyakini dapat meredam potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap proyek yang ditunda.