Ikolom.JawaBarat – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap berbeda dari mayoritas kepala daerah terkait kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah.
Alih-alih melayangkan protes, Dedi memilih langkah penyesuaian internal dengan memangkas sebagian besar anggaran Pemprov Jawa Barat.
Jika sebelumnya 18 gubernur secara terbuka menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Dedi menilai tindakan protes tidak tepat dilakukan.
Ia berpendapat, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sudah seharusnya kepala daerah bersikap kooperatif dan fokus mencari solusi.
“Menurut saya, tidak pantas jika saya memprotes pemerintah pusat. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyesuaikan diri agar pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan,” ujar Dedi. Seperti yang dilansir dari laman berita pintasan.co
Sebagai bentuk penyesuaian, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi akan memangkas anggaran hingga 75 persen, terutama pada pos-pos yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas. Dana hasil efisiensi tersebut rencananya akan dialihkan untuk sektor pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Biasanya anggaran perjalanan dinas cukup besar. Sekarang saya kurangi hingga 75 persen. Kalau dulu anggaran gubernur bisa mencapai Rp1,5 miliar, sekarang cukup Rp100 juta saja,” katanya.
Langkah efisiensi ini disebut sebagai bentuk komitmen Dedi untuk memastikan anggaran daerah lebih tepat guna dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jawa Barat.
Sikap Dedi Mulyadi yang memilih melakukan penyesuaian internal ketimbang protes menunjukkan pendekatan pragmatis dan fokus pada keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam kondisi pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat, tindakan efisiensi anggaran menjadi solusi yang realistis untuk menjaga program-program prioritas tetap berjalan.
Dengan memangkas anggaran perjalanan dinas secara signifikan, Dedi menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Sikap kooperatif ini juga mengindikasikan bahwa hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif.
Pendekatan seperti ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain dalam menghadapi tantangan pembiayaan di masa depan.