Ikolom.Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa lembaganya menghormati sepenuhnya keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan tokoh-tokoh yang akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
Dikutip dari laporan inilah.com, Muzani menyebut Presiden tentu memiliki pertimbangan matang dalam menentukan tokoh yang layak mendapatkan gelar tersebut, dengan menilai kontribusi serta pengabdian mereka terhadap bangsa dan negara.
“Kita menunggu keputusan presiden siapa saja yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo untuk tahun ini dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Muzani kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).
Ia meyakini keputusan itu diambil melalui penilaian yang objektif dan menyeluruh terhadap kiprah para calon penerima gelar.
“Saya kira presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang sesuai dengan peran dan masa baktinya pada saat yang bersangkutan memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” lanjutnya.
Terkait munculnya perdebatan publik mengenai pencantuman nama Presiden ke-2 RI Soeharto dalam daftar nominasi, Muzani menilai persoalan tersebut sebenarnya sudah selesai dari sisi MPR.
“Kalau dari sisi MPR, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga harusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas berisi 40 nama usulan penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Dari sejumlah nama yang diusulkan, beberapa dinilai telah memenuhi syarat, di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan Marsinah asal Nganjuk, Jawa Timur.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Dan ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain,” ujar Gus Ipul kepada wartawan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan nama-nama tersebut berawal dari masyarakat dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), kemudian diajukan oleh kepala daerah setempat dan diteruskan ke Kemensos.
“Kami melakukan pengkajian yang dikaji oleh tim (TP2GP). Hasilnya, hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Ya tentu ini nanti selanjutnya akan dibahas sepenuhnya dan kita tunggu hasilnya secara bersama-sama,” jelasnya.
Selain Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, terdapat pula beberapa tokoh lain yang diajukan, seperti ulama asal Bangkalan Madura Syaikhona Muhammad Kholil; KH Bisri Syamsuri, mantan Rais Aam PBNU; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; serta dua jenderal purnawirawan, M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.