Ikolom.News – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani pembaruan nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia serta keluarganya.
Kerja sama ini menjadi tonggak baru sinergi antar-kementerian, khususnya melalui penyatuan dua program unggulan: Kelas Migran dari KemenP2MI dan Sekolah Rakyat yang dikembangkan Kemensos.
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar perluasan koordinasi administratif, melainkan penyatuan visi dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif bagi calon pekerja migran.
“Tujuan utamanya adalah memperkuat kolaborasi dan sinergitas antar-lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pekerja migran, baik sebelum penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air,” ujar Mukhtarudin di kantor KemenP2MI, Senin (3/11/2025).
Ia menambahkan, program Kelas Migran akan diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran berbasis komunitas di bawah payung Sekolah Rakyat.
Melalui program ini, calon pekerja migran dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan bahasa asing sebelum berangkat ke luar negeri.
“KemenP2MI akan bekerja sama dengan Kemensos dalam mengoptimalkan Sekolah Rakyat. Materi pembelajarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja migran, termasuk bagi mereka yang berniat bekerja di luar negeri,” jelasnya. Seperti yang dilansir dari laman berita pintasan.co
Mukhtarudin juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan dua prioritas utama: perlindungan pekerja migran Indonesia serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kolaborasi ini dan menegaskan dukungan penuh Kemensos untuk memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Kami hadir bersama KemenP2MI untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan amanah Presiden, terutama pengembangan Sekolah Rakyat. Saat ini ada 166 titik Sekolah Rakyat dari tingkat SD hingga SMA, dengan lebih dari 6.700 siswa di tingkat SMA,” kata Saifullah.
Ia menambahkan, para siswa yang memiliki minat bekerja di luar negeri nantinya akan mendapat pelatihan tambahan dalam bidang bahasa dan keterampilan vokasional.
“Kami berharap KemenP2MI dapat memberikan pembelajaran sejak dini melalui modul ajar dan edukasi yang relevan, agar anak-anak Sekolah Rakyat siap menghadapi dunia kerja internasional,” ujarnya.
Mensos Saifullah Yusuf juga mengapresiasi sistem pemetaan pendidikan dan sertifikasi milik KemenP2MI yang dinilai dapat membantu Kemensos memetakan potensi dan minat siswa Sekolah Rakyat.
“Kami senang karena KemenP2MI memiliki sistem pemetaan yang jelas, mulai dari pendidikan, sertifikasi, hingga penempatan. Ini penting agar Sekolah Rakyat mampu menyiapkan siswa sesuai bakat dan arah kariernya,” tutur Mensos.
Kerja sama antara KemenP2MI dan Kemensos ini mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam membangun ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran yang lebih terpadu.
Melalui integrasi program Kelas Migran dan Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menyiapkan calon pekerja migran secara teknis, tetapi juga memperkuat aspek pendidikan, keterampilan, dan karakter sosial sejak dini.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan model pendidikan berbasis komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja global, sekaligus memastikan pekerja migran Indonesia memiliki kompetensi, literasi bahasa, dan kesiapan mental yang lebih baik.
Selain itu, sinergi ini juga berpotensi memperluas akses pendidikan nonformal dan vokasi di daerah-daerah kantong pekerja migran, sehingga memperkuat prinsip pemerataan kesempatan dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.