Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) sebagai bagian dari rangkaian Hari Ibu ke-97 tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Gedung Kirana, Jl. Metro Tanjung Bunga, Makassar. Minggu 30 November 2025.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman”, dan diisi dengan diskusi terpimpin yang membahas berbagai isu startegis perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Forum ini melibatkan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM),
“Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengingatkan kita bahwa setiap perempuan berhak hidup tanpa rasa takut, tanpa tekanan dan tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. Mari bersama membangun Sulawesi sebagai daerah yang memuliakan perempuan”, ucap Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi
Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Mirna, menegaskan bahwa peringatan 16 HAKTP bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan ruang Konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
“Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tanggungjawab bersama. Melalui momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini, kami ingin mengajak seluruh pihak mengambil peran aktif dalam mengembalikan ruang aman bagi perempuan dan anak,” ujar Andi Mirna.
Ia juga menjelaskan bahwa diskusi yang digelar membahas berbagai isi lintas sektor, mulai dari pelayanan dasar, kepemimpinan perempuan, ekonomi kreatif, hingga perlindungan hukum dan literasi digital yang aman bagi perempuan dan anak.
“Kami mendorong agar hasil diskusi ini melahirkan rekomendasi kongkrit yang dapat menjadi dasar penguatan kebijakan dan program responsif gender di Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Puluhan organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, media, hingga perwakilan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut. Setiap isu dibahas secara terarah dengan panduan fasilitator, Rosniaty Panguriseng (YASMIB Sulawesi), Ema Husain (KPI/SPAK Indonesia Timur), dan Fadilah Machmud (LPA Sulsel) untuk merumuskan tantangan, solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui peringatan 16 HAKTP tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.