Oleh Dr. Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si.
(Dosen Komunikasi & Instruktur Jurnalisme)
Polarisasi sosial merupakan salah satu fenomena yang menonjol dalam era digital, terutama sejak tumbuhnya platform media sosial sebagai ruang ekspresi dan konsumsi informasi masyarakat. Untuk mengatasi ‘residu’ teknologi itu, Indonesia perlu memulai program nasional pemanfaatan nilai kearifan lokal disetiap daerah.
Polarisasi menggambarkan kondisi ketika masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok saling berlawanan secara tajam, baik dalam hal pandangan politik, keagamaan, maupun isu-isu sosial lainnya. Karakter masyarakat Indonesia yang demikian beragam, baik suku, etnis, budaya juga bahasa dan agama, resiko polarisasi terutama kaitannya dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga semakin besar.
Perpecahan itu bukan lagi hanya sebatas perbedaan pendapat, melainkan sudah berkembang menjadi penolakan terhadap kelompok lain, bahkan ketika argumen atau faktanya sendiri tidak lagi dipertimbangkan. Media digital mempercepat proses pembentukan polarisasi itu melalui interaksi cepat, viralitas, dan jangkauan luas.
Salah satu penyebab utama polarisasi sosial di era digital adalah algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan menyediakan konten yang dianggap paling relevan dan menarik berdasarkan rekam jejak perilaku pengguna, apa yang mereka sukai, komentari, bagikan, dan klik. Algoritma membuatnya semakin menggelembung.
Pada satu sisi dipercaya dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, namun pada sisi lain menciptakan ruang informasi yang tertutup. Ketika hanya konten yang sesuai preferensi dan keyakinan pengguna yang muncul, pengguna secara bertahap kehilangan kesempatan untuk melihat informasi, opini, atau perspektif lain yang berseberangan, secara lebih objektif (kritis).
Dampaknya, ruang publik digital tidak lagi menjadi arena dialog, tetapi berubah menjadi “ruang gema” (echo chamber). Fenomena echo chamber menyebabkan penguatan keyakinan secara sepihak tanpa adanya koreksi, kritik, atau keseimbangan informasi.
Informasi yang diterima bukan lagi diverifikasi melalui sumber beragam, melainkan dibenarkan karena banyaknya orang dalam “lingkaran” yang setuju. Di titik itu, media sosial bukan saja sarana informasi, tetapi juga menjadi alat pembentuk persepsi dan identitas kelompok, merekat, menyolidkan sekaligus menguatkan.
Kelompok-kelompok digital itu seringkali terikat bukan hanya oleh kesamaan pandangan, melainkan juga oleh emosi, seperti rasa bangga, takut, atau marah, yang memicu ikatan kelompok semakin solid. Polarisasi juga diperburuk oleh sifat emosional konten digital akibat satu dan lain tidak saling kenal.
Konten yang memicu kemarahan, kebencian, dan sensasi lebih mungkin disukai, dibagikan, dan menjadi viral. Terbukti melalui berbagai studi komunikasi digital yang menyatakan bahwa konten bernada negatif dan memancing emosi mendapatkan interaksi lebih tinggi daripada konten edukatif atau netral.
Setidaknya dengan memgamati asumsi itu kian menguatkan keyakinan bahwa algoritma dan psikologi pengguna bekerja saling mendukung dalam memperkukuh polarisasi. Algoritma menampilkan konten emosional agar engagement meningkat, sementara pengguna merespon emosi yang sudah ada dalam diri mereka, memperbesar retakan sosial.
Dampak nyata polarisasi sosial terlihat dalam perpecahan masyarakat pada isu politik, agama, etnis, atau kebijakan publik. Polarisasi dapat menyebabkan munculnya konflik, misinformasi, stigmatisasi terhadap kelompok lain, bahkan kekerasan simbolik dan verbal.
Dalam konteks Indonesia, misalnya, isu politik pemilu sering memicu pembelahan kelompok hingga terjadi ujaran kebencian berbasis identitas. Polarisasi itu tidak hanya merusak relasi sosial, tetapi juga melemahkan keberagaman dan toleransi yang menjadi modal sosial penting dalam keberlangsungan kebangsaan.
Polarisasi sosial di dunia digital ikut mempengaruhi otoritas pengetahuan. Masyarakat semakin sulit menerima fakta ilmiah jika tidak sejalan dengan keyakinan kelompoknya. Pakar, akademisi, dan jurnalis kerap kehilangan otoritas karena pandangan umum lebih dipengaruhi oleh tokoh-tokoh populer digital yang memiliki karisma dan kedekatan emosional dengan audiens.
Ketika otoritas pengetahuan melemah, proses pengambilan keputusan sosial dan kebijakan publik menjadi rentan dipengaruhi oleh desakan kelompok, bukan oleh pertimbangan rasional juga ilmiah.
Pada akhirnya, polarisasi sosial adalah tantangan jangka panjang yang harus dihadapi melalui peningkatan literasi digital, penanaman empati, serta penyediaan ruang komunikasi yang adil dan terbuka bagi semua pihak. Masyarakat perlu dilatih untuk mengelola informasi, menjaga sikap kritis, dan tetap terbuka terhadap perbedaan pandangan.
Pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, dan komunitas lokal harus bekerja bersama membangun ekosistem komunikasi yang sehat, sehingga teknologi dapat memperkuat persatuan, bukan memperlebar jarak antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Untuk itu saya menawarkan pola pendekatan kearifan lokal, agar keretakan sosial bisa diatasi sejak awal (z).