Ikolom.Jakarta – Kabar positif datang dari ranah diplomasi global pada awal 2026. Indonesia memperoleh kepercayaan dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) dengan dicalonkan secara resmi untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk masa jabatan 2026.
Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan pandangannya. Ia menilai pencalonan ini bukan sekadar agenda rutin politik luar negeri, melainkan sebuah momen strategis yang menandai babak penting dalam kiprah diplomasi multilateral Indonesia.
Pengakuan Internasional atas Peran Indonesia
Anton menekankan bahwa dukungan dari negara-negara Asia-Pasifik mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kontribusi aktif Indonesia di forum global. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran diplomat dan pemangku kepentingan yang selama ini bekerja memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia.
“Perlu dicatat bahwa meskipun kita telah beberapa kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, kita belum pernah secara resmi menduduki posisi Presiden Dewan HAM,” ujar Anton dalam keterangannya di Jakarta, mengutip Inilah.com, Kamis (1/1/2026).
Ia menambahkan, apabila Indonesia resmi mengemban amanah tersebut, maka hal itu akan menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya RI memimpin Dewan HAM PBB sejak lembaga itu dibentuk.
Tantangan Sekaligus Kesempatan Strategis
Lebih jauh, Anton melihat pencalonan ini sebagai hasil dari konsistensi Indonesia dalam mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Keberadaan berbagai regulasi serta institusi HAM di tingkat nasional dinilainya menjadi modal penting yang diakui komunitas internasional.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa posisi tersebut juga membawa tanggung jawab besar. Menurutnya, jabatan Presiden Dewan HAM PBB merupakan kehormatan yang sekaligus menuntut komitmen tinggi.
“Modal inilah yang menjadikan pencalonan Indonesia sebagai ujian sekaligus peluang untuk memperkuat konsistensi negara pada isu-isu HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Anton.
Peran Indonesia di Tengah Dinamika ASEAN
Sebagai anggota parlemen yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, Anton juga menyoroti relevansi pencalonan ini dengan situasi kawasan Asia Tenggara. Ia menilai, posisi Indonesia semakin strategis di tengah dinamika politik ASEAN yang kerap diwarnai persoalan hak asasi manusia.
Menurutnya, jika Indonesia memimpin Dewan HAM PBB, Jakarta diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang seimbang dan konstruktif dalam merespons krisis kemanusiaan di kawasan. Kepemimpinan tersebut diyakini akan memperkuat peran Indonesia sebagai rujukan utama di Asia Tenggara sekaligus memperbesar pengaruhnya di forum HAM internasional di Jenewa.
Pencalonan ini pun dipandang sebagai indikator bahwa di bawah pengawasan Komisi I DPR RI serta pelaksanaan oleh kementerian terkait, arah diplomasi Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk memainkan peran sentral dalam agenda hak asasi manusia global sepanjang 2026.