Ikolom.Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa program transformasi transmigrasi diarahkan menjadi salah satu instrumen strategis pembangunan nasional. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan, sekaligus menjawab dinamika tantangan global yang semakin kompleks.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai pembangunan transmigrasi harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur dasar. Infrastruktur disebut sebagai fondasi utama agar kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar AHY. Dilansir Antara.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi saat ini fokus pada dua agenda utama, yakni revitalisasi kawasan transmigrasi serta transformasi kawasan tersebut. Revitalisasi diarahkan pada optimalisasi kawasan yang sudah ada melalui perbaikan infrastruktur dasar, sedangkan transformasi bertujuan meningkatkan nilai tambah kawasan lewat kerja sama dengan industri, investor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan off-taker.
“Berbicara tentang masa depan tidak hanya memberdayakan apa yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengawinkan potensi teknis dengan kekuatan kapital,” kata AHY.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan transmigrasi harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi situasi global, termasuk ketegangan geopolitik serta potensi perlambatan ekonomi dunia.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah tertentu saja, tetapi harus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan harus diikuti pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan lapisan masyarakat prasejahtera dan terjebak dalam kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem,” kata AHY.