IKOLOM.NEWS, NASIONAL — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta agar anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tidak terkena pemotongan atau efisiensi.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025), Amran mengungkapkan bahwa anggaran Kementan sebelumnya terkena efisiensi sebesar Rp 10,28 triliun dari total pagu anggaran Rp 29,37 triliun, sehingga tersisa Rp 19,09 triliun.
“Pertama, masalah efisiensi anggaran. Bahwasanya sampai tadi malam, untuk Kementan, insyaallah, mudah-mudahan sesuai dengan pertemuan kami dengan Menteri Keuangan langsung tadi malam jam 8, itu bintangnya dicabut,” ujar Amran, dikutip dari detikfinance.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Siapkan Inpres Soal Pengangkatan CASN, Pastikan Tetap Diangkat
Amran optimistis hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti secara resmi dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Dan kami pernah menelpon langsung, ada enam anggota dari Komisi IV, beliau (Sri Mulyani) sudah setujui. Mudah-mudahan satu sampai dua hari (keputusan resmi) terbit. Itu yang kami terima tadi malam,” jelasnya.
Amran juga mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya telah menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memohon agar anggaran Kementan tidak dikurangi.
“Perlu kami sampaikan, bahwasanya kami sudah menyurat langsung ke Bapak Presiden dan Menteri Keuangan agar Kementerian Pertanian tidak dibebani efisiensi Rp 10,28 triliun. Pada dasarnya, dari Kementerian Keuangan disetujui untuk tidak dibebani Rp 10,28 triliun,” kata Amran.
Menurut Amran, pemotongan anggaran ini berpotensi mengganggu program-program strategis Kementan, terutama dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Sebagaimana diharapkan Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk itu kami mohon dukungan Bapak/Ibu anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat agar Kementerian Pertanian tidak dibebani efisiensi anggaran Rp 10,28 triliun. Dengan demikian, anggaran efisiensi yang masih dibintang bisa segera dibuka,” pungkasnya.
Upaya ini dilakukan demi menjaga agar berbagai program ketahanan pangan nasional dapat berjalan optimal dan target swasembada pangan dapat segera tercapai.