IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Anies Baswedan mengungkapkan pandangannya terkait revisi Undang-Undang (UU) TNI yang belakangan menuai kontroversi. Menurutnya, revisi yang telah disahkan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait dampaknya terhadap profesionalisme TNI dan prinsip demokrasi.
“Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” tulis Anies dalam unggahan di akun X miliknya, Minggu (23/3/2025).
BACA JUGA: KPK: Kredit Fiktif LPEI ke PT Petro Energy Rugikan Negara Rp846,9 Miliar
Mantan kandidat Pilpres 2024 ini menegaskan bahwa masyarakat menginginkan TNI yang kuat dan profesional serta tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Ia mengingatkan agar revisi UU ini tidak justru membebani TNI dengan tugas-tugas tambahan yang bisa mengalihkan fokusnya.
“Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya. Salah satu yang jadi perhatian, proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?” ujarnya.
Anies juga mempertanyakan mekanisme pengamanan dalam revisi UU ini agar tidak membawa dampak yang tidak diinginkan. Ia menyoroti tantangan internal di tubuh TNI, khususnya terkait meritokrasi dalam jenjang karier.
“Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan? Selain itu, apakah revisi ini menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa rakyat Indonesia mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, kebijakan terkait institusi pertahanan ini harus dikawal dengan penuh kehati-hatian.
Mengutip pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Anies menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam politik.
“Bung Karno pernah bicara, angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jenderal Sudirman, seberapa pun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” tutupnya.