IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, menegaskan bahwa dirinya telah memenuhi seluruh persyaratan untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.
Ia pun menyatakan tidak membutuhkan diskresi dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Pernyataan itu disampaikan Appi saat menanggapi isu bahwa dirinya berpotensi memerlukan diskresi karena belum genap lima tahun menjadi kader Golkar. Menurutnya, masa keanggotaannya di partai tidak dihitung sejak pelantikan, melainkan dari awal ia aktif di partai.
“Lihat dulu dong, tahun berapa saya ada di situ (Golkar), kan bukan (dihitung dari) pelantikan,” ujar Appi di Hotel Arya Duta Makassar, Kamis (29/5/2025) dikutip detikSulsel.
BACA JUGA:
Ketua Mahkamah PPP Nilai Jokowi Layak Pimpin Partai, Bisa Antar Kembali ke DPR 2029
Appi juga mengingatkan bahwa saat maju di Musda DPD II Golkar Makassar, ia telah mendapatkan diskresi. Hal itu, menurutnya, seharusnya cukup sebagai bukti bahwa ia memenuhi syarat struktural partai.
“Dan yang kedua begini, waktunya saya dilantik apakah persyaratan itu hanya DPD II? Berarti waktu saya dilantik kan persyaratan ini pasti ada juga,” tambahnya.
Atas dasar itu, Appi merasa tidak perlu lagi mengurus diskresi untuk mencalonkan diri di Musda Golkar Sulsel. Meski demikian, ia tetap akan melakukan komunikasi dengan DPP terkait syarat pencalonan.
“Iya, nggak perlu (diskresi) lah,” tegas Appi.
Lebih lanjut, Appi mengklaim telah mendapat dukungan dari tujuh DPD II Golkar kabupaten/kota di Sulsel untuk maju sebagai calon ketua. Ia berharap dukungan tersebut terus bertambah.
“Hari ini ada (dukungan dari DPD II) Toraja, Pangkep, Bulukumba. Sebelumnya ada Bantaeng kasih, Takalar sama Soppeng, tapi masih PDF, sama Makassar jadi sudah 7 (rekomendasi). Ada lagi sebentar ini, ada Wajo dan beberapa lagi lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, DPD I Golkar Sulsel menegaskan bahwa setiap bakal calon dalam Musda Golkar 2025 wajib memenuhi 10 syarat pencalonan sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor: 02/DPP/GOLKAR/IV/2025. Jika tidak, maka calon harus memperoleh diskresi dari DPP.
“Sudah ada Juklak dari DPP yang harus dipedomani seluruh DPD I,” kata Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, Rabu (28/5/2025).
Terkait Appi, Marzuki belum bisa memastikan apakah ia membutuhkan diskresi atau tidak, mengingat proses pendaftaran dan verifikasi belum dilakukan.
“Belum kita tahu (Appi butuh diskresi atau tidak), siapa tahu dia pernah jadi pengurus Soksi, Kosgoro. Saya belum tahu karena belum ada pendaftaran, belum ada diverifikasi,” jelasnya.
Menurut Marzuki, ketentuan diskresi akan dibutuhkan jika calon tidak memenuhi salah satu dari 10 syarat yang ada, dan hal itu akan diputuskan saat verifikasi berkas pencalonan.