Headlines

iqra

16 Hari Anti Kekerasan, Satu Pesan Kuat: Sulawesi Selatan Harus Aman bagi Perempuan

Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) sebagai bagian dari rangkaian Hari Ibu ke-97 tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Gedung Kirana, Jl. Metro Tanjung Bunga, Makassar. Minggu 30 November 2025. Kegiatan tersebut mengusung tema “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman”, dan diisi dengan…

Read More

Perkuat Advokasi Inklusif, Koalisi PRIMA Gelar Training Strategi Advokasi Berbasis Bukti

Ikolom. Makassar, 24 November 2025 — Upaya mendorong pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas terus diperkuat. Koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) menyelenggarakan Training Strategi Advokasi Berbasis Bukti (Evidence-Based Advocacy) di Hotel Mercure Makassar pada 24–25 November 2025, sebagai bagian dari Program SPARK. Kegiatan ini dilatarbelakangi masih tingginya…

Read More

Workshop Penyusunan Proposal Program dan Anggaran Kespro bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Digelar di Makassar

Makassar – Sekretariat Nasional FITRA bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel, Perkumpulan Inisiatif, dan International Budget Partnership (IBP) yang tergabung dalam koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) menyelenggarakan “Workshop Penyusunan Proposal Program dan Anggaran Kesehatan Reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan,” di Plazgozz Café, Kota Makassar, 27 September 2025….

Read More

Kritik KPU RI, Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah ramai di kritik publik atas keputusannya untuk merahasiakan data Capres dan Cawapres. Keputusannya untuk merahasiakan data Capres dan Cawapres membuat munculnya kontra di masyarakat karena dinilai mengurangi transparansi proses pemilu yang seharusnya dapat di akses oleh publik. Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai pembatalan keputusan KPU RI Nomor 731/2025…

Read More