iqra

Mayoritas Puskesmas di Makassar Belum Miliki SOP Pelayanan Disabilitas, HWDI Gelar Pelatihan Cara Interaksi Ragam Disabilitas dan Review SOP Layanan Kesehatan

Perempuan penyandang disabilitas mengalami berbagai tantangan dalam mengakses layanan Kesehatan. Setidaknya terdapat empat kategori hambatan yang dialami penyandang disabilitas; hambatan sikap, fisik, komunikasi dan sumber daya. Implementasi pemenuhan hak atas kesehatan dan layanan kesehatan masih menemui berbagai persoalan, antara lain persoalan yang bersifat budaya, yaitu pemahaman dan sikap yang belum merata pada kalangan masyarakat tentang…

Read More

UNICEF dan YASMIB Lakukan Pengembangan Deklarasi dan Kebijakan Publik (Perdes) untuk Lindungi Anak dari Praktik Perkawinan Anak di Desa

Perkawinan anak menjadi permasalahan penting di semua desa, karena mengawinkan anak dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan telah berlangsung lama. Anak perempuan yang tinggal di perdesaan dua kali lebih mungkin menikah sebelum berusia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan. Dampak perkawinan anak tidak hanya dialami anak dan perempuan yang menjalaninya, tetapi juga…

Read More

Masyarakat Sipil Tolak Revisi Ugal-Ugalan UU Minerba

IKOLOM.NEWS, JAKARTA – Publik dikejutkan dengan langkah Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pagi ini, Senin, 20 Januari 2025 yang menggelar Rapat Pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), dengan alasan untuk menindaklanjuti sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menambahkan sejumlah…

Read More

Tingginya Angka Perkawinan Anak di Sulsel, Pemprov Sulsel Bersama USAID ERAT dan UNICEF Inisiasi Teken MoU PPA

Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding, MOU) dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, dan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 18 Desember 2024 di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum dalam…

Read More