Mule

Minat Masyarakat terhadap Pendidikan Vokasi Industri Kemenperin Naik 21 Persen

Ikolom.Jakarta – Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi industri yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun ajaran 2025. Berdasarkan data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), rasio pendaftar mencapai 1:18,2 atau naik 21,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 1:15. Dilansir Tribunnews.com, Senin (6/10/2025), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita…

Read More

Andi Utta Ajak Pelaku UMKM Bulukumba Konsisten dan Inovatif untuk Naik Kelas

Ikolom.Bulukumba – Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Bulukumba menggelar Pelatihan Kewirausahaan di lantai 4 Gedung Pinisi, Kamis (2/10/2025). Sebanyak 30 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner hingga produk olahan pangan, mengikuti kegiatan ini dengan komitmen untuk mengembangkan bisnis agar lebih mandiri,…

Read More

Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan Disorot, KMPI Minta Kejati Sulsel Periksa CV RK dan Dinas PUPR Sinjai

Ikolom.Makassar – Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan praktik korupsi dalam proyek belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai yang diduga tidak sesuai ketentuan. Hal itu terungkap dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK menemukan adanya kejanggalan…

Read More

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba

Ikolom.Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Legislator dari bidang energi dan sumber daya mineral itu mengingatkan bahwa seluruh peraturan pelaksana harus diterbitkan paling lambat enam bulan setelah UU…

Read More