Ikolom.Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2025 tidak terserap. Dana sebesar Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa besarnya anggaran disiapkan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, dilansir detik.com, Selasa (14/10/2025).
Anggaran 2026: BGN Jadi Lembaga dengan Dana Terbesar
Dukungan pemerintah terhadap program MBG akan meningkat signifikan pada tahun 2026. BGN diproyeksikan menerima Rp 268 triliun dan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun. Angka ini menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, Dadan menyebut BGN menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun setiap hari.
“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” tambahnya.
Tiga Kunci Sukses Program MBG: Anggaran, SDM, dan Infrastruktur.
Selain anggaran, Dadan menekankan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur adalah fondasi penting agar pelaksanaan MBG berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
1. Sumber Daya Manusia (SDM):
- Tenaga pelaksana program MBG seluruhnya merupakan lulusan perguruan tinggi yang terlatih.
- Mereka adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI).
- Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).
2. Infrastruktur dan Kemitraan:
- Pembangunan gedung-gedung SPPG menjadi kunci ketiga.
- Awalnya direncanakan dibiayai penuh dari APBN, namun karena kendala waktu dan proses tender, pemerintah membuka kemitraan strategis.
- BGN mencatat, dana yang dibutuhkan untuk membangun 30.000 unit SPPG adalah sekitar Rp 60 triliun.
- Dari alokasi Rp 6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini melalui skema tender pemerintah, belum satu pun yang terealisasi hingga Agustus 2025.
Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia (100% hasil kolaborasi mitra).
“Kehadiran Anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia di mana mitra menjadi partner BGN yang telah menyukseskan program ini dengan cepat,” puji Dadan.
Saat ini, BGN menargetkan akhir tahun ini dapat memverifikasi dan mengaktifkan 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.