Berita dan Informasi - Ikolom.news

Dirjen BSIP Apresiasi Syaharuddin Alrif atas Pengembangan Pertanian di Sidrap

Pratama RMaret 18, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, SIDRAP – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, mendapat apresiasi tinggi dari Direktur Jenderal Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian sekaligus Penjabat Satuan Tugas Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry. Apresiasi ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Bupati Sidrap, Lantai III Kompleks SKPD, Senin (17/3/2025). BACA JUGA: Pemkab Maros Cairkan…

Tiga Anggota Polri Tewas Ditembak Saat Gerebek Judi Sabung Ayam di Lampung

Pratama RMaret 18, 202501 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Tiga anggota kepolisian kehilangan nyawa setelah melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung. BACA JUGA: Isu Pengunduran Diri Sri Mulyani Mencuat, Gerindra: “Beliau Enjoy Saja” Insiden tragis yang menimpa anggota Polsek Negara Batin ini terjadi pada Senin, 17 Maret 2025, sekitar pukul 16.50 WIB….

Penundaan Pengangkatan CPNS Diniliai Rugikan Ekonomi hingga Rp11,9 Triliun. (foto: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Pemerintah Batalkan Penundaan CPNS dan PPPK 2024, Pengangkatan Dipercepat

Pratama RMaret 18, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Pemerintah secara resmi membatalkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sempat menetapkan pengangkatan CPNS 2024 ditunda hingga Oktober 2025. Namun, kini keputusan tersebut direvisi, dan pengangkatan akan dipercepat. BACA JUGA: Wacana TNI…

Wacana TNI Aktif Bisa Dinas di Kejagung dan MA, PBNU: Tidak Masuk Akal

Pratama RMaret 17, 202503 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohamad Syafi’ Alielha atau yang akrab disapa Savic Ali, menilai tidak masuk akal jika prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mahkamah Agung (MA). Hal ini merespons pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang saat ini tengah digodok. BACA…