Ikolom.news

Membaca Zaman Menyentuh Masa Depan

Ikolom.news

Membaca Zaman Menyentuh Masa Depan

Headlines

Ekonomi dan Keuangan

Anggota Komisi I Deng Ical Juga Desak Pemerintah Tutup Platform Judol hingga Prostitusi Online

Pratama R02 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Selain lantang menyuarakan untuk musnahkan situs-situs berbahaya yang merugikan negara seperti judi online (judol), Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI kembali mendesak pemerintah untuk merespon terkait menjamurnya platform prostitusi online. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dan konkrit memberantas yang merusak…

Read More
Soal Kenaikan PPN 12%: Bos Pajak Akhirnya Angkat Bicara

Soal Kenaikan PPN 12%: Bos Pajak Akhirnya Angkat Bicara

Pratama R02 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Beberapa pihak mengaku tetap dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen saat berbelanja di sejumlah toko ritel per 1 Januari 2025. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sudah membatalkan kenaikan pajak tersebut. Ia menegaskan tarif baru itu hanya berlaku untuk barang-barang mewah, seperti jet pribadi hingga yacht. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah…

Read More
Ini Barang Yang Kena PPN 12% Berlaku per 1 Januari

Ini Barang Yang Kena PPN 12% Berlaku per 1 Januari

Pratama R03 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah meningkat menjadi 12 persen mulai Rabu, 1 Januari 2025. Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN yang kini berlaku sejak 1 April 2022 adalah 11 persen. Lantas, barang apa saja yang terdampak kenaikan PPN dan yang…

Read More
Ini Barang Yang Kena PPN 12% Berlaku per 1 Januari

Tentang PPN 12%: Tujuan Pemerintah hingga Dampak di Masyarakat

Pratama R03 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Penerapan PPN naik menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah menerapkan Kebijakan ini untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBB). Meski demikian, kenaikan…

Read More