Nasional - Ikolom.news

Indonesia Tegas Tolak Visa Atlet Israel, Erick Thohir: Sesuai Amanat UUD 1945

fajrulOktober 27, 202503 mins

Ikolom.News – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang menolak pemberian visa kepada atlet Israel yang akan berlaga dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Erick menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hukum internasional serta sejalan dengan prinsip dasar Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Erick, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, keamanan,…

MPR Terbuka Bahas Amandemen UUD 1945, Ahmad Muzani Tekankan Proses Tak Boleh Tergesa-gesa

fajrulOktober 26, 202502 mins

Ikolom.News – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa peluang untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 tetap terbuka, meskipun prosesnya tidak akan berjalan mudah. Menurut Muzani, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selalu menerima berbagai masukan, pandangan, maupun kritik dari masyarakat, termasuk terkait wacana perubahan UUD 1945. “Kami tidak menutup diri terhadap…

Kemnaker Buka Program Pemagangan Nasional Batch 2 Tahun 2025, Target 80 Ribu Peserta

fajrulOktober 26, 202502 mins

Ikolom.Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) mengumumkan akan segera membuka Program Pemagangan Nasional Batch 2 Tahun 2025. Program ini menargetkan lebih dari 80 ribu peserta, yang mayoritas berasal dari lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate). Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang), Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Batch 2 merupakan kelanjutan dari Batch 1…

Presiden Prabowo Terbitkan PP 38/2025 tentang Skema Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah dan BUMN/BUMD

fajrulOktober 25, 202502 mins

Ikolom.News – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Regulasi baru ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PP tersebut ditandatangani di Jakarta pada 10 September 2025 dan diundangkan pada…