Pemerintahan dan Kebijakan

Presiden Prabowo Resmi Luncurkan BPI Danantara untuk Kelola Rp 300 Triliun Hasil Efisiensi Anggaran

Pratama RFebruari 25, 202503 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Badan ini akan mengelola dana negara dalam jumlah besar, termasuk hasil efisiensi anggaran pemerintah yang mencapai Rp 300 triliun. Efisiensi anggaran tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden(Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN…

MULIA Mulai Rancangkan Pembangungan Stadion, Program Prioritas di Awal Pemerintahannya

Pratama RFebruari 25, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Pembangunan stadion bertaraf internasional menjadi salah satu program unggulan yang diprioritaskan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima…

Presiden Prabowo Subianto Resmikan BPI Danantara Hari Ini, Tiga Nama Mencuat sebagai Pimpinan

Pratama RFebruari 24, 202503 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta. “Kami ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa Bapak Presiden akan meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” ujar Deputi Bidang…

Pemkot Makassar Evaluasi Penempatan 7.000 Tenaga Non-ASN Laskar Pelangi

Pratama RFebruari 23, 202503 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, akan mengevaluasi keberadaan sekitar 7.000 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikenal sebagai Laskar Pelangi. Evaluasi ini bertujuan untuk melakukan rotasi penempatan kerja mereka di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih merata dan sesuai kebutuhan. Rencana tersebut akan menyesuaikan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian…