Pemerintahan dan Kebijakan

Komitmen Appi Saat Ikut Retreat di Magelang: Program Nasional dapat Diimplementaskan dengan Optimal

Pratama RFebruari 22, 202501 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar 2025-2030, Munafri ‘Appi’ Arifuddin, bersama para kepala daerah lainnya mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang sejak tanggal 21 Februari sampai 28 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keselarasan kebijakan serta optimalisasi implementasi program nasional di tingkat daerah. Appi menegaskan bahwa…

Menteri Yusril: Efisiensi Anggaran Dilakukan karena 30 Persen APBN Bocor

Pratama RFebruari 22, 2025Februari 22, 202502 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi kebijakan efisiensi APBN Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi…

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (foto: Ist)

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Program 3 Juta Rumah Tidak Membebani APBN

Pratama RFebruari 21, 202503 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif yang memungkinkan disiplin anggaran tetap terjaga tanpa mengabaikan sektor lainnya. “Kita…

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (Foto: Ist)

Cuitan Bahlil Soal Revisi UU Minerba Disahkan: ‘Ini adalah Jihad Konstitusi’

Pratama RFebruari 20, 202503 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Pemerintah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diklaim sebagai upaya mengembalikan esensi Pasal 33 UUD 1945. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut regulasi ini sebagai bentuk “jihad konstitusi” demi memastikan pengelolaan sumber daya alam berpihak kepada rakyat. “Jadi…