Pemerintahan dan Kebijakan

Satgas DPR dan Pemerintah Perkuat Sinergi Pemulihan Bencana Aceh, Prabowo Tegaskan Tak Perlu Status Nasional

MuleJanuari 10, 202602 mins

Ikolom.Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana DPR RI kembali menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah, khususnya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut. Mengutip laporan inilah.com, pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad…

Survei Nasional: Publik Indonesia Tegas Menolak Pilkada Dipilih DPRD

Ikolom.newsJanuari 7, 2026Januari 7, 202602 mins

Jakarta — Mayoritas masyarakat Indonesia secara tegas menolak wacana penghapusan Pilkada langsung dan pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Penolakan ini tercermin kuat dalam hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh LSI Denny JA. Survei tersebut menunjukkan bahwa 66,1 persen responden secara nasional menyatakan tidak setuju apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara itu,…

KUHP Baru Berlaku, 968 Lokasi Kerja Sosial Disiapkan sebagai Alternatif Hukuman Penjara

MuleJanuari 3, 202602 mins

Ikolom.Jakarta – Hukuman penjara kini tidak lagi menjadi satu-satunya opsi pemidanaan. Sejalan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyiapkan ratusan lokasi kerja sosial sebagai alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana. Sebanyak 968 titik telah disiapkan di berbagai daerah di Indonesia. Lokasi tersebut mencakup…

Prabowo Teken UU Nomor 1 Tahun 2026, Sinkronkan Ratusan Aturan Pidana dengan KUHP Baru

MuleJanuari 2, 202604 mins

Ikolom.Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif pada Jumat. Undang-undang ini menjadi dasar hukum baru dalam penyelarasan ketentuan pidana di ratusan regulasi sektoral agar sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Berdasarkan salinan undang-undang yang diterima di Jakarta, regulasi tersebut…