Pemerintahan dan Kebijakan

Bupati Sidrap Terpilih Pada Pilkada 2024, Saharuddin Alrif

Saharuddin Alrif Serahkan Bantuan Alsintan ke Petani Sidrap

Pratama RDesember 31, 202403 mins

IKOLOM.NEWS, SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, menyerahkan bantuan alat panen modern combine harvester. Penyerahan bantuan yang berlangsung di Aula Kantor SKPD Kabupaten Sidrap, Jumat (27/12/2024), Bantuan ini merupakan bagian dari Program Swasembada Pangan Nasional Kementerian Pertanian RI. Bupati Sidrap terpilih, Syaharuddin Alrif, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kelompok tani. Turut hadir dalam…

Koruptor 300 Triliun hanya Divonis 6,5 Tahun, Presiden Prabowo: Vonisnya Jangan Terlalu Ringanlah

Pratama RDesember 31, 202402 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap aparat penegak hukum, meminta mereka untuk introspeksi dan menegakkan keadilan secara tegas, terutama dalam penanganan kasus korupsi besar. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) di Bappenas pada Senin (30/12/2024). Prabowo menyoroti hukuman ringan yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dengan nilai fantastis. Kritik…

Danny Pomanto Menonaktifkan Muhyiddin sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar

Danny Pomanto Non-aktifkan Muhyiddin sebagai Kadis Pendidikan Kota Makassar

Pratama RDesember 31, 202403 mins

IKOLOM.NEWS, MAKASSAR – Muhyiddin resmi dinonaktifkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Atas hal itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menunjuk M Guntur sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. M Guntur merupakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar,…

Tanggapan Jokowi Soal Kenaikan PPN 12%: Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sudah Diputuskan DPR

Pratama RDesember 30, 202402 mins

IKOLOM.NEWS, NASIONAL – Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Jokowi mengatakan aturan itu sudah diputuskan DPR sehingga pemerintah harus menjalankannya. “Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan, sudah diputuskan oleh DPR. Kan sudah diputuskan DPR ya pemerintah harus menjalankan,” kata Jokowi, Jumat (27/12/2024) mengutip…