Ikolom.Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan pascabencana di Sumatera melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
“Saya mendukung penuh arahan Presiden, untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat,” ujar Aziz kepada wartawan, dikutip Inilah.com, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, keberadaan satu komando sangat krusial agar koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan efektif. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak bergerak sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan yang jelas.
Aziz juga menilai pendekatan sosial dan kultural perlu dilibatkan dalam proses pemulihan. Ia menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan ulama untuk membantu memulihkan semangat warga terdampak bencana.
Selain aspek koordinasi, ia menyoroti perlunya sistem data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Yang kedua, ada satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek. Jangan angka berubah-ubah seperti cuaca,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan pascabencana harus disertai target waktu dan standar kerja yang terukur, mulai dari penyediaan hunian sementara dan permanen, pemulihan layanan pendidikan, hingga normalisasi layanan kesehatan.
Aziz menekankan bahwa keberhasilan penanganan tidak boleh hanya dinilai dari aktivitas administratif semata. “Keempat dampak ke warga sebagai ukuran, bukan nilai rapat dan tumpukan dokumen,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan agar proses rekonstruksi dilakukan dengan pendekatan mitigasi bencana. Ia menolak pembangunan ulang dengan desain lama yang berpotensi menimbulkan risiko bencana serupa di masa depan.
Ia menilai Presiden Prabowo telah memberikan arah yang tegas, dan saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen serta keberanian untuk melakukan perubahan nyata.
“Presiden sudah memberi arah, harus cepat, terkendali, dan masuk ke pemulihan dengan kelembagaan yang lebih baik dalam menghadirkan kepemimpinan lapangan yang solid dan kompak,” jelas Aziz.
Ia pun menutup dengan refleksi kritis bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. “Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita semua, terutama daerah, berani tidak mengubah kebiasaan kerja? Berani tidak menutup kebocoran waktu, kebocoran koordinasi, dan kebocoran tanggung jawab?”