Ikolom.Jakarta – Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, meminta pemerintah pusat segera mengaktifkan dana darurat guna menangani rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta berbagai daerah di Sumatera, terutama Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menurutnya, langkah ini mendesak karena kemampuan fiskal banyak pemerintah daerah melemah setelah adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
“Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN penting segera dialokasikan,” ujar Khozin kepada wartawan, dikutip dari Inilah.com, Minggu (30/11/2025).
Khozin menekankan bahwa selain bantuan langsung di lapangan, pemerintah pusat perlu segera menggerakkan pendanaan darurat agar pemerintah daerah bisa bertindak cepat dalam mengevakuasi warga dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
Ia mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan dana darurat sudah diatur jelas dalam Pasal 296 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP No. 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat. Aturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pengalokasian dana darurat ketika bencana melampaui kapasitas daerah.
Atas dasar itu, Khozin meminta Kementerian Dalam Negeri segera menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar mekanisme pencairan dana darurat dari APBN dapat berjalan tanpa kendala.
“Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan Pemda dan Kemenkeu untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN,” kata Khozin.
Ia menegaskan bahwa percepatan penyaluran dana darurat sangat penting agar pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak tetap dapat berlangsung, khususnya di daerah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan peningkatan signifikan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Hingga Sabtu (29/11/2025), tercatat 166 orang meninggal dunia, sementara 143 orang masih dinyatakan hilang dan sedang dalam proses pencarian.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyebut lonjakan data korban merupakan hasil dari intensifikasi operasi pencarian oleh tim gabungan Basarnas setelah status tanggap darurat diberlakukan pekan ini.
“Dalam satu hari ini bertambah 60 korban jiwa berkat operasi pencarian tim gabungan,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
BNPB mengidentifikasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga sebagai wilayah dengan dampak terberat. Ribuan keluarga saat ini mengungsi di sejumlah lokasi di Tapanuli Selatan, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.
“Proses pendataan masih berlangsung beriringan dengan operasi SAR yang terus berjalan 24 jam,” tambah Suharyanto.