IKOLOM.NEWS, PAREPARE— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menyoroti langkah Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto yang tetap berencana membeli kendaraan dinas (randis) baru, meskipun pemerintah pusat telah menginstruksikan efisiensi anggaran.
BACA JUGA: Penundaan Pengangkatan CPNS Diniliai Rugikan Ekonomi Negara hingga Rp11,9 Triliun
Ketua Komisi III DPRD Parepare, Hamran Hamdani, menyampaikan bahwa pengadaan randis di tengah upaya efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi prioritas. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya penghematan anggaran di semua daerah.
“Ini pendapat saya sebagai anggota DPRD. Jika ditanyakan soal efisiensi, ya kembali ke semangat wali kota, sebab daerah lain yang sama persis dengan Parepare sudah menganggarkan (randis) tetapi menolak pengadaan itu,” kata Hamran, Rabu (12/3/2025) seperti yang dikutip dari detikSulsel.
Hamran, yang juga Sekretaris DPD II Golkar Parepare, mengakui bahwa sebelumnya DPRD memang menyetujui anggaran pembelian kendaraan dinas bagi wali kota dan wakil wali kota. Namun, menurutnya, keputusan itu diambil sebelum munculnya instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Memang dulu keputusan di Banggar DPRD disiapkan anggaran (randis) karena mobil yang lama akan dibawa ke mes Pemda di Jakarta untuk acara kedinasan, karena yang ada sekarang di Jakarta itu rental mobil. Tetapi itu dulu, sebelum ada instruksi efisiensi,” jelasnya.
Anggaran Randis Bisa Dialihkan ke Kebutuhan Masyarakat
Lebih lanjut, Hamran menilai, Tasming Hamid seharusnya mengalihkan anggaran pembelian randis untuk kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan sekolah. Meski secara administrasi pengadaan randis telah sesuai regulasi dan ditetapkan dalam APBD, menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengubah prioritas anggaran demi kepentingan rakyat.
“Kalau menyangkut administrasi itu tidak masalah karena sudah ditetapkan di APBD. Tetapi kepala daerah punya kesempatan mengalihkan anggaran tersebut dengan alasan semangat efisiensi. Anggaran itu bisa dipakai bangun jalan atau untuk kebutuhan lain,” tegasnya.
Hamran berharap, Wali Kota Parepare dan jajarannya dapat mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi dan arahan penghematan dari pemerintah pusat.