Headlines

Dugaan Tambang Ilegal, Mafia BBM Subsidi, dan Pelepasan Terduga Pelaku Judi Sabung Ayam, Aktivis Desak Polda Copot Kasat Reskrim Polres Sinjai

Ikolom.Makassar – Sejumlah kasus hukum yang mencuat di Kabupaten Sinjai belakangan ini menuai keresahan masyarakat. Mulai dari maraknya tambang galian C diduga ilegal, praktik mafia BBM subsidi di sejumlah SPBU, hingga kontroversi dugaan pelepasan pelaku judi sabung ayam oleh Polres Sinjai, semua menjadi sorotan tajam publik.

Wahid, aktivis Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan, mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sinjai. “Laporan mengenai mafia BBM dan tambang ilegal sudah berulang kali kami sampaikan ke Kasat Reskrim dan Tipiter. Namun, sampai hari ini tidak ada kepastian hukum. Polres terkesan tutup mata,” tegasnya.

Menurut Wahid, KMPI bahkan pernah menggelar aksi di depan Mapolres Sinjai untuk mendesak penindakan serius. Namun, saat itu Kasat Reskrim justru tidak berada di tempat dan disebut sedang ke Makassar bersama jajarannya.

“Yang menemui kami hanya Kasat Intelkam. Ia beralasan tambang galian C di Sinjai Timur sudah tidak beroperasi. Pernyataan ini janggal dan menimbulkan tanda tanya besar, apakah APH hanya berani bergerak jika aktivitas ilegal sudah berhenti?” sindir Wahid.

Kasus lain yang menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat adalah penggerebekan judi sabung ayam di Kecamatan Tellulimpoe. Unit Resmob Polres Sinjai disebut telah mengamankan beberapa ekor ayam, taji (alat sabung ayam), serta sejumlah terduga pelaku. Namun, Humas Polres Sinjai menyatakan para terduga belum sempat bermain sehingga tidak bisa dijerat hukum. Akhirnya, para terduga dilepaskan begitu saja.

“Logikanya aneh. Bukti ayam dan alat judi sudah jelas di lapangan, tapi pelaku dilepaskan dengan alasan belum sempat bermain. Ini bukan penegakan hukum, tapi pelecehan hukum,” tegas Wahid.

Atas sederet kegagalan ini, KMPI Sulsel mendesak Polda Sulsel segera mengevaluasi total kinerja Satreskrim Polres Sinjai. “Kami menuntut Polda untuk mencopot Kasat Reskrim Polres Sinjai karena terbukti gagal menegakkan supremasi hukum,” ujar Wahid.

Ia juga menegaskan, dalam waktu dekat KMPI bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda di Makassar akan menggelar aksi besar-besaran di Mapolda Sulsel. “Ini konsolidasi serius. Kami akan turun ke jalan menuntut evaluasi total dan pencopotan Kasat Reskrim Polres Sinjai,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *