Jakarta — Dunia politik Tanah Air kembali diguncang kabar mengejutkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dilaporkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini sontak menjadi sorotan publik, terlebih karena Immanuel dikenal sebagai sosok aktivis yang vokal sebelum terjun ke pemerintahan.
Kronologi Penangkapan
Meski KPK belum secara resmi merilis detail kasus, sumber informasi menyebutkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah pihak ikut diamankan dalam operasi tersebut. Barang bukti juga tengah dipelajari oleh penyidik untuk memperkuat dugaan awal.
“Benar ada kegiatan tangkap tangan. Informasi lengkap akan kami sampaikan setelah pemeriksaan awal,” ujar seorang pejabat KPK yang enggan disebutkan namanya.
Harta Kekayaan yang Fantastis
Immanuel Ebenezer bukan sosok baru dalam kancah politik. Ia menjabat sebagai Wamenaker sejak 2024. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Immanuel tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp17 miliar. Kekayaan tersebut terdiri atas aset tanah dan bangunan, kendaraan mewah, serta simpanan dalam bentuk kas dan setara kas.
Jumlah ini memicu tanda tanya publik, mengingat rekam jejaknya yang lama dikenal sebagai aktivis kritis dengan gaya hidup sederhana.
Dari Aktivis ke Kursi Kekuasaan
Immanuel dikenal luas sebagai aktivis yang kerap bersuara lantang dalam isu demokrasi dan HAM. Ia sempat memimpin berbagai gerakan sosial sebelum akhirnya masuk ke lingkaran politik dan dipercaya menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.
Transformasi dari seorang aktivis ke pejabat negara membuat langkahnya selalu diperhatikan publik. Banyak yang menganggap penunjukannya sebagai Wamenaker adalah langkah mengejutkan, mengingat latar belakangnya lebih kental di dunia aktivisme ketimbang birokrasi.
Respons Publik dan Pertanyaan yang Menggantung
Kabar OTT ini segera memicu diskusi hangat di ruang publik, baik di media sosial maupun forum politik. Sebagian warganet menyuarakan kekecewaan, mengingat Immanuel sebelumnya kerap menampilkan citra antikorupsi.
“Kalau benar terbukti, ini pengkhianatan terhadap idealisme yang dulu ia perjuangkan,” tulis seorang pengguna media sosial.
Namun, ada pula pihak yang meminta publik menunggu klarifikasi resmi dari KPK, mengingat setiap pejabat berhak atas asas praduga tak bersalah.
Menanti Keterangan Resmi KPK
Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah tersebut dijadwalkan memberikan keterangan resmi setelah gelar perkara selesai dilakukan.
Sementara itu, pihak Kementerian Ketenagakerjaan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penangkapan wakil menteri mereka.
Kasus ini menambah daftar panjang pejabat negara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Publik kini menantikan kejelasan proses hukum yang tengah berjalan, sekaligus berharap agar penegakan hukum dapat dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu.