Ikolom.Jakarta – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi katalisator pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi melalui program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan postur APBN 2026 disusun ekspansif namun tetap disiplin dengan defisit dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami mendukung pemerintah menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator pertumbuhan sektor swasta sekaligus menyasar perekonomian rakyat,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/9/2025), dikutip dari Antara.
Menurut dia, APBN 2026 diarahkan mendukung delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi. Agenda itu dinilai berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan gizi, serta memberi multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Namun, Budisatrio menekankan, keberhasilan APBN akan bergantung pada tata kelola dan pengawasan. Menurutnya APBN 2026 harus dibelanjakan tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Menanggapi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Budisatrio menjelaskan belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah justru lebih besar, yakni Rp1.376,9 triliun.
Anggaran itu dialokasikan untuk program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, koperasi desa, bantuan pendidikan, subsidi pupuk, energi, dan kredit usaha rakyat.
“Penurunan TKD tidak bisa dibaca parsial. Melalui belanja pemerintah pusat, pembangunan tetap berangkat dari daerah. Dengan desain ini, pemerataan manfaat APBN bisa dipastikan,” ujarnya.
Budisatrio menegaskan, setelah pengesahan UU APBN 2026, Fraksi Gerindra akan menjalankan fungsi pengawasan agar implementasi program strategis berjalan efektif. Ia menyebut anggota fraksi dari tiap komisi akan turun langsung mengawal penyerapan anggaran di lapangan.
APBN 2026 merupakan APBN pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan postur belanja negara Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.