Ikolom.Jakarta – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
Sherly dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.57 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih.
Ia mengaku akan berkonsultasi dengan KPK terkait pencegahan korupsi yang terekam dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). Dilansir dari laman berita kompas.com
“Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus,” ujar Sherly ditemui di Gedung Merah Putih, Rabu.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal serius mencegah praktik korupsi terjadi di berbagai sektor.
Oleh karena itu mereka ingin mendapatkan saran dari KPK untuk mencapai hal tersebut.
“Iya ini lagi mau konsultasi ini, gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional,” ujar Sherly.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk agenda rapat koordinasi.
“Hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku Utara. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Budi.
Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis, KPK mengaku sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemerintah daerah.
Kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ke KPK menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Langkah konsultatif ini penting mengingat Monitoring Center for Prevention (MCP) menjadi instrumen utama KPK untuk menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Maluku Utara diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dalam delapan area intervensi MCP seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen aset daerah.
Pendampingan KPK juga diharapkan mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih kuat serta meningkatkan skor MCP Maluku Utara agar sejajar dengan standar nasional.